Berita Pangkalpinang

Komisi III DPRD Babel Soroti Izin Pasir Kuarsa dan PIP di Pantai Kubu, Rina Tarol Ancam Lapor KPK

Rina Tarol mengatakan pihaknya sudah melakukan invetarisir bahwa ada sembilan izin tambang pasir kuarsa di Pantai Kubu dan Gunung Namak.

Bangkapos/Riki Pratama.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung melakukan pertemuan dengan Dinas ESDM Babel pada, Kamis (5/3/2020) siang, di ruang Komisi III DPRD Babel. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung melakukan pertemuan dengan Dinas ESDM Babel pada, Kamis (5/3/2020) siang, di ruang Komisi III DPRD Babel.

Pertemuan tersebut membahas terkait izin tambang pasir kuarsa di pantai Kubu dan Gunung Namak, Kabupaten Bangka Selatan, yang dianggap telah beraktivitas di hutan lindung.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Babel, Rina Tarol mengatakan pihaknya sudah melakukan invetarisir bahwa ada sembilan izin tambang pasir kuarsa di Pantai Kubu dan Gunung Namak..

"Setidaknya di kawasan itu ada 21 ponton isap produksi. di Pantai Kubu, ada juga sembilan izin tambang pasir kuarsa. Apakah itu sudah sesuai prosedur perizinan, apakah legal atau ilegal,"kata Rina Tarol, dalam pertemuan tersebut, Kamis (5/3/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini, menambahkan, bukan di Bangka Selatan, yang ia soroti, tetapi dia juga menerima laporan dan telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan, terkait keberadaan PIP di Pantai Tanah Merah Kabupaten Bangka Tengah.

"Apakah ESDM mengetahui ada atau tidak izinnya. Siapa dibelakang ini, tidak mungkin nggak ada orang kuat dibelakangnya. Dinas ESDM harusnya berkirim surat ke Kementerian ESDM, terkait perizinan bodong itu, ajukan tuntutan sehingga benar-benar ditindak secara tegas,"ungkapnya..

Ia menegaskan, bahwa Dinas ESDM dianggapnya tidak pernah mengambil langkah kongkrit untuk menertibkan terkait perizinan.

"Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan kepada aparat pemerintah ini. Kami akan evaluasi lagi dan segera melaporkan hal ini ke KPK dan Kementerian ESDM, karena itu ranahnya, supaya para oknum yang bermain curang ini bisa diberantas oleh KPK,"tegasnya.

Terpisah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Supianto, mengatakan memperpanjang izin usaha pertambangan (IUP) pasir kuarsa yang ada di Kabupaten Bangka Selatan telah berdasarkan aturan dan ketentuan

"Perizinan pasir kuarsa di Gunung Namak itu memang kami yang mengeluarkan perizinannya, izin ini dilakukan berdasarkan perizinan awal yang sudah dikeluarkan sebelumnya," kata Supianto

Ia memaparkan, dari sembilan izin yang dikeluarkan, terdapat delapan perusahaan tidak aktif, hanya satu perusahaan yang aktif yakni PT Dua Karya Sukses dengan IUP seluas 62,51 hektar.

"Jika perusahaan produksi harus ada pembayaran pajak galian tambang secara online, berdasarkan data kami dan hasil inventarisir belum ada kegiatan produksi di lapangan itu. Bisa saja aktivitas diluar IUP, tapi mengaku IUP milik perusahaan lainnya,"tuturnya.

Dia menerangkan, bahwa memang ada aktivitas dari delapan perusahaan lainnya, hal itu tidak diketahui Dinas ESDM, karena tidak ada laporan hasil produksi yang masuk ke ESDM oleh pihak perusahaan secara online.

Supianto menjelaskan, dengan usainya pertemuan ini nanti, Dinas ESDM bersama Dinas Lingkungan Hidup Babel, akan menerima semua masukan dari Komisi III DPRD Babel, untuk melakukan pendataan ulang.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved