Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Terkait Kasus Tambang Sijuk, Adystia Sunggara Sebut Siapapun Terlibat Harus Ditindak

Telah menetapkan delapan penambang dan satu anggota Sat Pol PP Provinsi Bangka Belitung menjadi tersangka oleh penegak hukum.

bangkapos.com
Adystia Sunggara Sekretaris DPC Peradi Pangkalpinang. Kamis (5/2/2015) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kasus kericuhan penertiban aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung beberapa waktu lalu telah menetapkan delapan penambang dan satu anggota Sat Pol PP Provinsi Bangka Belitung menjadi tersangka oleh penegak hukum.

Dari kelanjutan kasus tersebut, Sekretaris DPC Peradi Kota Pangkalpinang Adystia Sunggara meyakini siapa pun yang terlibat dalam kasus akan terungkap apabila kasus tersebut telah masuk dalam persidangan nantinya.

Sementara ia menjelaskan pula secara pandangan hukum terkait satu anggota Pol PP yang menjadi tersangka.

"Satu atau dua orang tersangka pada prinsipnya tergantung perbuatan subjek hukum person nya, jika oknum Satpol PP melakukan penegakan perda dengan cara melanggar hukum contohnya membakar, merusak dan atau perbuatan lain yang secara hukum pidana dapat dipadana,"kata Adystia Sunggara yang juga Advokat dan Kurator ini, kepada Bangkapos.com, Minggu (8/3/2020).

Maka sambung Adystia ada Undang-undang yang menjerat oknum tersebut, bergantung siapa pelaku pengerusakan atau kekerasan lainya merekalah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

"Hukum secara pidana yang memenuhi rumusan unsur tindak pidana pasal yang ditentukan dalam KUHP. Jadi bisa saja 1 atau 2 orang bahkan lebih jika 1 atau 2 orang itu ikut serta atau secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana,"jelasnya.

Adystia menambahkan jika memang hanya 1 atau 2 orang yang merusak  mereka yang bertanggungjawab secara hukum pidana. 

"Perangkat Pol PP adalah perangkat penegak aturan perda dan dalam menegakan aturan juga ditentukan dalam hukum jadi tidak ada penegakan hukum itu secara sewenang-wenang atau dengan arogan. Karena mekanismenya telah diatur secara hukum dan ditentukan dalam kitab undang hukum acara pidana,"terangnya.

Disinggung, apakah seharusnya ada tersangka lainya yang lebih pantas di jerat, seperti pemodal atau pemilik tambang ketimbang Pol PP yang melaksanakan tugas penegakan Perda, Adystia kembali menjabarkanya.

"Di sini jelas ketika Pol PP datang itu untuk menertibkan tambang yang diduga tidak memiliki Izin, artinya ada suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang dapat dipidana atau melanggar perda sebagaimana ditentukan dalam pasal demi pasal yang memenuhi rumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang nomer 5 tahun 2009, tentang minerba,"jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved