Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Begini Kata Pengamat Hukum Mengenai Kasus Sijuk Satpol PP Jadi Tersangka.

Dr Dwi Haryadi mengatakan kasus penertiban tambang ilegal di Sijuk akhir 2019 yang lalu telah menjadi perhatian khusus publik.

Istimewa
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Dr Dwi Haryadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Dr Dwi Haryadi mengatakan kasus penertiban tambang ilegal di Sijuk akhir 2019 yang lalu telah menjadi perhatian khusus publik.

"Sehingga tindak lanjutnya ditunggu oleh masyarakat karena kasus tersebut berujung saling lapor antar pihak penambang maupun Satpol PP Bangka Belitung,"ungkap Dwi saat dikonfirmasi bangkapos.com, Senin (9/3/2020).

Sebelumnya, ada upaya damai antara kedua belah pihak yang memunculkan ekspresi kecewa dari publik yang menilai negara lemah saat berhadapan dengan tambang ilegal dan perusak lingkungan.

Kini kasus ini telah memasuki babak baru saat muncul tersangka, tidak hanya dari pelaku penambang tetapi juga dari anggota satpol PP.

"Dalam kacamata hukum acara pidana seseorang ditetapkan tersangka karena seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana," sebutnya.

Ketentuan ini kemudian dilengkapi dengan putusan Mahkamah konsitusi bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal dua alat bukti dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Artinya inilah dasar kepolisian hukum dapat menetapkan seseorang dengan status tersangka.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam kasus penertiban tambang ilegal dimana Satpol PP juga menjadi tersangka memang akan menimpulkan respon dari masyarakat karena memposisikan anggota satpol PP sebagai penegak perda, terlebih penertiban tersebut dibawah komando Wakil Gubernur yang merupakan representasi pemerintah daerah.

"Bagi publik, bisa jadi respon negatif terhadap penetapan tersangka tersebut namun dalam hukum penegakan hukum juga harus sesuai dengan hukum itu sendiri," jelasnya.

Artinya ada potensi penegakan hukum tersebut dilakukan dan mengandung kesalahan, baik itu kesengajaan atau kealpaan serta memenuhi unsur suatu tindak pidana.

Pembuktian terpenuhinya mens rea atau kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan inilah yang nantinya akan dibuktikan dipengadilan.

Halaman
12
Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved