Demo Nelayan Tolak Tambang

Pemerintah Basel Kecewakan Nelayan, Segera Perbaiki RZWP3K, Cabut Izin Tambang dan Tambak Udang

Abdullah sangat kecewa karena RZWP3K telah disahkan tanpa memperhatikan nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan

(Bangkapos/Jhoni Kurniawan)
Koordinator aksi damai penolakan tambang di Kabupaten Bangka Selatan, Abdullah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Koordinator Aksi penolakan tambang di halaman Kantor Bupati Bangka Selatan, Abdullah menyatakan selain pencabutan IUP Ponton Isap Produksi (PIP), yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan adalah memperbaiki sekaligus merevisi RZWP3K.

Pihaknya lanjut Abdullah sangat kecewa karena RZWP3K telah disahkan tanpa memperhatikan nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

"Kami sangat kecewa sekali karena telah disahkan tanpa memperhatikan nelayan," ujar Abdullah.

Sementara itu Joni Zuhri menambahkan jika RZWP3K masih dapat diperbaiki karena saat ini masih berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Untuk itu kami ingin mendengar langsung dari Bupati Bangka Selatan apa yang akan dilakukannya untuk membantu nelayan seperti kami karena ini sangat merugikan," timpal Joni Zuhri.

Selain itu Joni Zuhri menambahkan jika pemerintah harus menghentikan aktivitas tambak udang yang merambah hutan bakau.

Tak sampai disitu, Joni Zuhri juga menyatakan aktivitas Pasir Kuarsa yang sering menjadi konflik bagi masyarakat untuk dihentikan. 

* Pemerintah Jahat

Koordinator aksi damai penolakan tambang di Kabupaten Bangka Selatan Abdullah menyatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak-hak nelayan yang diintimidasi melalui tambang.

"Kami datang memperjuangkan hak-hak kami sebagai nelayan yang saat ini di jahati, termasuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan," ujar Abdullah, Senin, (9/3/2020) 

Halaman
123
Penulis: Jhoni Kurniawan
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved