Berita Pangkalpinang

Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Pemerhati Publik Sebut Memang Mesti Kembali ke Tarif Awal.

Menurutnya memang semestinya kenaikan iuran BPJS tersebut mesti kembali ke tarif iuran semula (sebelum naik)

Dokumen Bangka Pos
Ilustrasi kartu JKN KIS BPJS Kesehatan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin menanggapi banyaknya masyarakat yang menanyakan ke pemerhati kebijakan publik atau LP5 terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Banyak yang bertanya terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan yang telah ditetapkan dan telah diberlakukan mulai 1 januari 2020 dengan perpres 75/2019 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan perkara hak uji materil atau yudicial review yang diajukan oleh warga masyarakat di Mahkamah Agung RI," ujar Jumli kepada bangkapos.com, Selasa (10/3/2020).

Menurutnya memang semestinya kenaikan iuran BPJS tersebut mesti kembali ke tarif iuran semula (sebelum naik), baik yang mandiri (dibayar sendiri oleh peserta) maupun yang dibayar oleh pemerintah baik APBN maupun APBD.

"Namun hal ini tentunya masyarakat menunggu keputusan pemerintah terkait adanya pembatalan kenaikan iuran BPJS berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut,"tuturnya.

Keputusan yudicial review sesuai ketentuan undang-undangnya adalah bersifat final dan mengikat. Maka dengan demikian keputusan pembatalan kenaikan tersebut harus diterima dan diikuti oleh pemerintah.

Pembatalan kenaikan iuran BPJS tersebut diharapkan tidak berdampak menurunnya layanan kesehatan bagi masyarakat. Artinya meskipun kenaikan iuran bpjs dibatalkan bukan berarti peningkatan layanan maupun peningkatan kualitas layanannya untuk kesehatan bagi masyarakat juga ikut dibatalkan atau diturunkan layanan maupun kualitas layanannya, apalagi dipersulit.

Pelayanan maupun kualitas layanannya harus tetap ditingkatkan. Mengingat sudah menjadi amanah UU, bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, dan penyelenggara dan pelaksana dalam hal ini pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Dengan adanya pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh judikatif yaitu Mahkamah Agung tentunya harus disikapi secara positif oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

"Untuk di daerah, sisi positifnya bagi masyarakat tentunya hal ini dapat meringankan beban masyarakat bagi peserta bpjs mandiri dan juga meringankan beban anggaran daerah untuk iuran bpjs yang ditanggung pemerintah daerah, sehingga anggaran daerah (APBD) tersebut dapat dialihkan untuk pembiayaan layanan yang lainnya misalnya untuk layanan pendidikan atau lainnya yang sangat urgen bagi kepentingan masyarakat," jelas Jumli.

Sehingga masyarakat dapat terbantu dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Sisi positif yang lainnya dengan batalnya kenaikan diharapkan semakin meningkatnya masyarakat yang untuk menjadi peserta bpjs, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan keterbatasan jangkaan ekonominya.

Memang dengan adanya pembatalan kenaikan iuran BPJS yang sudah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah, yang dibatalkan dengan keputusan pengadilan (Mahkamah Agung) tersebut diharapkan pemerintah termasuk pemerintah daerah di Bangka Belitung dapat mengatasi atau mengantispasi potensi dampak-dampak yang akan timbul.

Diharapkan potensi dampak tersebut tidak berimbas sulitnya bagi masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tentunya.

"Kemudian hal penting bahwa informasi pembatalan kenaikan tersebut harus segera di informasikan atau dijelaskan secara meluas ke masyarakat agar tidak membingungkan masyarakat nantinya. Mengingat berkaitan dengan iuran BPJS yang sudah dibayarkan oleh masyarakat tersebut per januari 2020 yang sudah naik tersebut apakah akan dikembalikan ke masyarakat sisa atau kelebihannya secara tunai ataukah dirembes untuk bulan-bulan berikutnya," tuturnya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved