Berita Belitung

Kepala BPJS Belitung Ikuti Keputusan Resmi dari Pemerintah Soal Iuran BPJS Batal Naik

Dalam pemberitahuan tersebut tertera saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya

Posbelitung/Ferdi Aditiawan
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung, Andri Rikopaltera 

BANGKAPOS.COM, BELITUNG-- Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 tahun 2019.

Kepala BPJS Kesehatan Belitung, Andri Rikopaltera kepada posbelitung.co mengatakan pihaknya belum menerima putusan MA tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS tersebut.

"Ya saat ini belum kami terima surat salinan putusan MA," kata Andri Rikoplatera kepada posbelitung.co, Selasa (10/3/2020).

Selain itu, lanjutanya, ia juga menyampaikan pemberitahuan langsung yang diterima BPJS Kabupaten Belitung dari humas BPJS Kesehatan M.Iqbal Anas Ma'ruf yang menyatakan sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut.

Tak hanya itu, kata Andri, dalam pemberitahuan tersebut tertera saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan.

Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya, BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah.

Lebih lanjut, ia mengatakan terkait masalah ini BPJS Kabupaten Belitung akan memberikan informasi apabila telah menerima surat putusan tersebut.

* 30 Bayi Didaftarkan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Belitung terhitung dari Januari hingga Februari 2020 tercata ada 20-30 bayi baru lahir yang didaftarkan langsung ke Kantor BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung, Andri Rikopaltera menjelaskan terkait aturan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa bayi baru lahir dari peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Halaman
12
Penulis: Ferdi Aditiawan
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved