Berita Pangkalpinang

Raperda RZWP3K Sudah Dievaluasi Kemendagri, Sekda Babel Sebut Tidak Bakal Lama Lagi Menjadi Perda

Rancangan Peraturan Daerah terkait Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah dilakukan evaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri

Bangkapos.com/Riki Pratama.
Sekda Babel, Naziarto. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA  -- Rancangan Peraturan Daerah terkait Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah dilakukan evaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri dan menyatakan tak ada bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi diatasnya.

"Raperda sudah disahkan DPRD melalui rapat Paripurna pada 28 Februari 2020, dan tanggal 6 Maret sudah dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri bersama dengan lembaga Kementrian lain, dari merek memberikan masukan-masukan mengatakan materi dan subtansi sudah disahkan DPRD melauui Paipurna tidak ada bertentangan dengan aturan hukum lebih tinggi,"jelas Sekda Provinsi Bangka Belitung, Naziarto kepada wartawan, Selasa (10/3/2020).

Naziarto menambahkan dengan keputusan tersebut artinya Raperda RZWP3K telah memenuhi materi dan sesuai dengan subtansi Perda dan akan diundangkan dalam waktu dekat.

"Kemendagri mengapresiasi Perda tersebut, karena tidak bertentangan dengan aturan hukum lebih tinggi, seperti UUD 45 maupun lampiran humkum lainya, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat tidak menerima Perda tersebut, karena sudah disahkan melalui rapat Paripurna di DPRD,"ujarnya.

Setelah keputusan tersebut nantinya paling lama 15 hari, Kemendagri akan mengeluarkan surat keputusan terkait harus segera di undangkanya Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah.

"Paling lama 15 hari setelah dari tanggal enam kemarin, tetapi apabila surat Kementrian Dalam Negeri lebih cepat harus segera di undangkan,"ungkapnya

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved