Breaking News:

Berita Sungailiat

Ketua MPW Bangka Belitung Tanggapi Klaim Supriyanto Terkait Batal Dibekukannya MPC Bangka

Anshori, mengaku tidak ada istilah surat instruksi yang mengatakan pembatalan atas surat pembekuan tersebut dan hal itu bersifat internal.

Bangkapos.com/Ramandha
Foto bersama MPW Pemuda Pancasila Babel, bersama MPC PP Bangka usai menggelar jumpa pers, Minggu (15/3/2020) di Warkop Yunsu Sungailiat 

Hal ini mengingat pembekuan atas kepemimpinan MPC Pemuda Pancasila pimpinan Supriyanto dinyatakan tidak memenuhi mekanisme dan prosedur yang berlaku.

"Isi suratnya jelas, kalau pembekuan yang dilakukan MPW kemarin tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam ART Bab XI Pasal 20 hasil Mubes IX dan Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila No. 09/PO/MPN-PP/XI/2010, Bab II pasal 7," jelasnya.

MPC Pemuda Pancasila Bangka saat menggelar jumpa pers
MPC Pemuda Pancasila Bangka saat menggelar jumpa pers (Bangkapos.com/Ramandha)

Isi surat itu, dikatakannya, menyatakan MPW Pemuda Pancasila Babel harus melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap jajaran MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bangka.

Kemudian, MPW Pemuda Pancasila diharuskan melakukan konsolidasi ulang (islah) demi keutuhan dan soliditas seluruh keluarga besar Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Bangka.

"Disitu (surat) jelas, pembekuan kemarin dinyatakan batal demi hukum. Karena tidak sesuai aturan yang ada. Jadi diminta MPW Pemuda Pancasila Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan pembinaan terhadap MPC. Artinya, MPC akan ditata ulang," ungkapnya.

Supriyanto menuturkan, pihaknya akan menunggu koordinasi dari MPW untuk melakukan tindakan selanjutnya. Karena, MPC Pemuda Pancasila pimpinannya saat ini tetap ada dan tidak dibekukan secara hukum.

"Artinya tidak jadi dibekukan. Kami hanya sebatas menunggula MPW bagaimana nanti. Yang jelas, kepengurusan kami masih diakui MPN Pemuda Pancasila sampai saat ini," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bis Hukum, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bangka, Suherman menuturkan, MPC Pemuda Pancasila pimpinan Supriyanto beberapa waktu lalu dibekukan secara sepihak, tanpa berpedoman dengan AD/ART Pemuda Pancasila.

Dia menilai, terkait pembekuan itu, pihaknya memang tidak ingin bertindak gegabah menanggapi hal tersebut dan mengajukan banding ke MPN Pemuda Pancasila, pusat. MPN Pemuda Pancasila, dikatakannya, tetap mengakui Supriyanto sebagai ketua yang sah menurut hukum.

"Hanya saja diminta untuk islah dan menunggu MPW provinsi untung mengislah. Walaupun mereka sendiri yang membuat hal ini (pembekuan) terjadi," terangnya.

Halaman
1234
Penulis: Ramandha
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved