Berita Pangkalpinang

Penyaluran KUR Hanya Untuk UMKM di Babel, Target Secara Nasional Hingga 190 Triliyun

Masih banyak sekali UMKM yang belum memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh pihak perbankan.

Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung (DJPB) Alfiker Siringoringo 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung (DJPB) Alfiker Siringoringo mengatakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang lebih didesign untuk membantu masyarakat bawah, bahkan dibawah ekonomi lemah yang tidak punya akses ke perbankan.

"KUR itu memang hanya untuk UMKM saja, yang tidak punya kemampuan ekonomi ataupun kemampuan ilegal hukum yang dipersyaratkan oleh Bank untuk mendapatkan kredit, seperti UMKM bahkan yang sangat kecil nah itu sebenarnya target kita KUR itu, ujar Alfiker Siringoringo kepada Bangkapos.com, Rabu (16/03/2020)

Dia mengatakan, pihak UMKM pun harus memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak perbankan.

"Setidak-tidaknya UMKM tersebut telah enam bulan dijalankan, dan yang membutuhkan dana dikalangan ekonomi bawah," ucapnya

Menurutnya, banyak sekali UMKM yang belum memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh pihak perbankan.

"Jadi bagaimana orang yang tidak mempunyai akses ke perbankan itu tapi punya usaha yang layak, yang usahanya berkelanjutan, dan tentunya masyarakat bawah yang membutuhkan modal tentunya, nah seperti itu lah lebih kita arahkan KUR ini," ujarnya

Dia menuturkan target KUR tahun 2020 secara nasional hingga 190 Triliyun.

"Biasanya bank pelaksana membuat analisa potensi debitur dan menyampaikannya ke kantor pusat masing-masing bank," katanya

Dia pun menegaskan, uang KUR itu adalah uang milik bank bukan milik pemerintah, hanya saja pemerintah memberikan sekema subsidi bunga.

"Jadi bunganya itu, yang dibebankan oleh perbankan ke pihak debitur itu tahun ini hanya sebesar enam persen nah suku bunganya yang ditetapkan untuk KUR itu disubsidi pemerintah," ucapnya

Dia juga mengatakan, harusnya dinas terkait UMKM membina UMKM yang ada di Babel, mengupload nama-nama yang telah dibina ke aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

"nah nanti pihak perbankan menganalisis yang ada di SIKP untuk dapat dipertimbangkan, begitu yang idealnya, jadi perbankan itu mengambil data UMKM yang diisikan oleh dinas terkait itu, nah cuma yang terjadi data dari teman-teman dinas ini masih kurang, sehingga data-data yang diisi masih terbatas," tuturnya

Dia pun berharap, kedepannya piahak dinas terkait agar dapat memaksimalkan pengisian data UMKM yang sudah berdasarkan hasil seleksi dan pembinaan.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved