Kriminalitas

Tilep Uang Pajak Ratusan Juta, Budik Wahyudi Kini Ditahan Di Lapas Tuatunu

Budik Wayudi kini menyandang status sebagai tersangka, usai tersandung kasus tindak pidana korupsi perpajakan.

Ist/Kejari Pangkalpinang
Tersangka Budik Wahyudi bersama dengan Kasi Intelijen Kejari Pangkalpinang, Ryan Sumarha. 

Tilep Uang Pajak Ratusan Juta, Budik Wahyudi Kini Ditahan Di Lapas Tuatunu

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Budik Wayudi kini menyandang status sebagai tersangka, usai tersandung kasus tindak pidana korupsi perpajakan.

Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, menyerahkan Budik Wahyudi beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung pada, Rabu (18/3/2020).

Budik Wahyudi yang merupakan Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, menjadi tersangka karena tidak menyetorkan ke Kas Negara pajak PPh pasal 21 yang telah dipotongnya.

Akibat perbuatan Budik Wahyudi, negara mengalami kerugiaan sebesar Rp 355.496.640. Jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tersangka tersebut, didapat dalam kurun waktu delapan bulan yaitu pada periode Januari hingga Agustus 2017.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh oleh penyidik, Budik Wahyudi diketahui tidak menyetorkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di dalamnya, ada potongan PPh pasal 21 telah dicairkan. Lalu atas SP2D yang telah dicairkan, tidak ada PPh pasal 21 yang disetorkan ke kas negara..

Lebih lanjut kasus Budik Wahyudi ini, ditangani oleh penyidik Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan. Lalu berkas tersebut kini sudah P21 dan diterima, oleh pihak jaksa penuntut dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Kasi intelijen Kejari Pangkalpinang, Ryan Sumarha mengungkapkan tersangka Budik Wahyudi sudah dilakukan penahanan di Lapas Tuatunu.

"Ditahan di Lapas Tuatunu, pelimpahan akan dilakukan sesegera mungkin, setelah Jaksa Penuntut Umum siap dengan dakwaan,” ungkap Ryan Sumarha saat dikonfirmasi oleh Bangkapos.com, Kamis (19/03/2020).

Atas perbuatannya Budik Wahyudi disangkakan melanggar pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP. Adapun ancaman paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, lalu denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kepala Kantor Pajak Pratama Pangkalpinang, Imam Arifin dalam pernyataan resminya mengungkapkan, kasus Budik Wahyudi dijadikan contoh penegakan hukum yang tegas.

"Kasus ini menjadi pelajaran bagi wajib pajak lainnya agar tidak melakukan hal serupa yang mendatangkan kerugian negara, karena Direktorat Jenderal Pajak telah dan akan terus memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak dan konsekuensinya akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Diharapkan dengan penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus tersangka ini dapat menghasikan efek jera bagi wajib pajak lain untuk tidak lagi melakukan pelanggaran, khususnya dengan hukum perpajakan di Indonesia," tegas Imam Arifin. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved