Virus Corona di Bangka Belitung

Pemkab Bangka Rumahkan Pegawai Mulai Kamis Nanti Cegah Covid-19, Begini Ketentuannya

Pemkab Bangka melalui Surat Edaran Bupati Bangka hari ini menetapkan akan merumahkan para ASN dan pegawai golongan dan eselon tertentu

bangkapos.com/Edwardi
Boy Yandra (tengah). 

Pemkab Bangka melalui Surat Edaran Bupati Bangka hari ini menetapkan akan merumahkan para ASN dan pegawai golongan dan eselon tertentu

BANGKAPOS.COM, BANGKA  -- Pemkab Bangka melalui Surat Edaran Bupati Bangka hari ini, Selasa (24/03/2020) menetapkan akan merumahkan para ASN dan pegawai golongan dan eselon tertentu di Pemkab Bangka mulai hari Kamis (26/03/2020) sampai 18 April 2020.

Sementara para ASN Eselon II, Eselon III, Camat, Lurah, dan Kepala UPT tetap melaksanakan tugas seperti biasa, namun jumlah jam kerja dikurangi dan menggunakan sistem dua shift.

"Pegawai jabatan pengawas (setara eselon IV), jabatan pelaksana, jabatan fungsional (JF tertentu), tenaga kontrak melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (work from home/ WFH) dengan penyesuaian sistem kerja shift," kata Boy Yandra, Jubir Pemkab Bangka soal penanganan wabah Covid-19 saat jumpa pers di Posko Bersama Tim Gugus Tugas Siaga Darurat Bencana Covid-19 Kabupaten Bangka, Selasa (24/03/2020) sore.

Ditambahkannya, jam kerja dinas disesuaikan mulai pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB, dimana shift pertama pukul 08.00 WIB - 11.30 WIB dan shift kedua pukul 12.30 WIB - 15.00 WIB.

"Hari ini pak Bupati Bangka sudah mengeluarkan surat edaran dimana para ASN eselon II dan III tetap masuk kerja seperti biasa, namun jumlah jam kerja dikurangi dengan sistem dua shift, sedangkan pegawai eselon IV ke bawah bekerja di rumah tetapi saat dibutuhkan atasannya untuk masuk ke kantor maka harus hadir," ujar Boy.

Pegawai yang bekerja di rumah tetapi mengenakan pakaian kerja, rapi pada hari yang bersangkutan dan wajib mengaktifkan pesawat telepon genggam dan apabila diperlukan sewaktu-waktu wajib datang ke kantor.

"Perangkat kerja atau unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada publik maka kepala perangkat daerah agar mengatur sistem kerja/penugasan pegawainya sehingga pelayanan publik tetap terlaksana dengan baik," tukas Boy.

(Bangkapos.com/Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved