Breaking News:

Advertorial

Budayawan Babel Berikan Tanggapan Pelaksanaan Kebudayaan di Babel Pada Masa Wabah Covid-19

“Dalam masyarakat egaliter seperti ini (red : Babel) peranan pemerintah lah yang paling kuat, dan didukung dengan peranan tokoh agama,”

Diskominfo Babel
Budayawan Babel Berikan Tanggapan Pelaksanaan Kebudayaan di Babel Pada Masa Wabah Covid-19, Sabtu (28/03). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Kondisi dunia saat ini yang sedang menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), memberi dampak terhadap setiap aspek dan kegiatan secara global, tidak terkecuali kepada Babel.

Hal ini juga memengaruhi pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang ada di Kepulauan Babel. Menyikapi hal ini, Budayawan Babel, Bustami Rachman selaku Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM); Sekretaris LAM, Akhmad Elvian memberikan tanggapannya, Sabtu (28/03/2020).

Dalam pandangan Ketua LAM Bustami, masyarakat Babel adalah masyarakat yang egaliter. Panutan tokoh agama para kiai dan ustad merupakan elemen penting yang mendukung pemerintah pada pola kehidupan masyarakat Babel.

“Dalam masyarakat egaliter seperti ini (red : Babel) peranan pemerintah lah yang paling kuat, dan didukung dengan peranan tokoh agama,” ungkapnya.

Untuk itu diimbau kepada pemerintah dalam bertindak agar saling mendukung, saling membantu, satu suara, dan satu sikap yang dimulai dari provinsi hingga ke kabupaten dan kota. Dengan kesatuan sikap tegas ini, maka dapat mengatur masyarakat Babel yang bersifat egaliter.

Ketegasan pemerintah diperlukan untuk masyarakat yang masih melakukan kegiatan kumpul-kumpul, guna mencegah dampak yang bisa terjadi di kemudian hari. Ketua LAM Bustami meminta masyarakat agar dapat mengikuti arahan pemerintah.

“Tokoh agama dan tokoh adat juga ikuti arahan pemerintah. Supaya memberi tahu tidak ada kegiatan kumpul-kumpul. Pemerintah dan MUI melakukan arahan yang kompak, tunggal, dan tegas. Kalau arahan dari pemerintah tidak ada kumpul-kumpul, ya kita harus ikuti,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Akhmad Elvian mengatakan pada penanganan wabah atau penyakit menular dalam aturan adat Pasal 37 Sindang Mardika tentang Melindungi Negeri. Sindang Mardika merupakan hukum adat yang terdiri dari 45 pasal.

Dalam aturan adat tersebut, ada berupa larangan saat terjadi wabah guna melindungi negeri dari hal-hal yang tidak dinginkan, seperti melakukan isolasi.

“Ada aturan adatnya untuk melarang orang masuk ke kampung, atau melarang orang di dalam kampung untuk keluar. Untuk melarang orang masuk ke kampung pada jaman dulu diberi tanda, caranya dengan jarak 40 langkah di pasang kayu yang dikelupas, sebagai tanda kampung ini jangan dimasuki,” ungkapnya.

Halaman
12
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved