Virus Corona

Pemerintah Siapkan PP Karantina Wilayah Untuk Cegah Corona, Toko Sembako Tidak Boleh Ditutup

Pemerintah siapkan PP sebagai dasar hukum bagi pemda untuk karantina wilayah di tengah pandemi Covid-19.

Tribun Jateng/Daniel Ari Purnomo
Menkopolhukam Mahfud MD 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Beberapa daerah di Indonesia mengusulkan pemberlakuan local lockdown untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona.

Usulan itu di antaranya penutupan atau pembatasan akses keluar masuk penumpang di bandara dan pelabuhan.

Permintaan itu mendapat respon positif dari pemerintah pusat.

Pemerintah Pusat sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan digunakan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan karantina wilayah di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, pasal 10 UU 6/2018 menghendaki adanya PP agar karantina wilayah tersebut bisa diterapkan di daerah-daerah tertentu.

Mahfud MD menjelaskan, di dalam PP tersebut nantinya akan diatur sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi.

"Di situ akan diatur kapan sebuah daerah boleh melakukan pembatasan gerak yang disebut karantina wilayah, apa syaratnya."

"Kemudian apa yang dilarang dilakukan dan bagaimana prosedurnya. Itu sekarang sedang disiapkan."

"Insyaallah nanti dalam waktu dekat akan keluar peraturan itu," kata Mahfud MD ketika teleconference bersama awak media, Jumat (27/3/2020).

Banyak Usulan Daerah Minta Lockdown Wilayah, Begini Respon Mendagri hingga Ketua Gugus Covid-19

Mahfud MD memperkirakan, PP tersebut akan dikeluarkan pada pekan depan.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved