Berita Pangkalpinang

56 Perusahaan di Babel Hendak PHK Pegawai Dampak dari Virus Corona, Ini Tanggapan Disnaker

Dibolehkan apabila kondisi produksi maupun keuangan perusahaan bersangkutan memang pada taraf menurun

Bangkapos.com / Riki Pratama
┬áKepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung Harrie Patriadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan kepada para karyawannya boleh saja dilakukan asalkan sesuai dengan Undang-undang (UU) ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Babel, Harrie Patriadi terkait adanya kebijakan PHK yang hendak dilakukan 56 perusahaan di Bangka Belitung.

Pemutusan hubungan kerja sendiri, dibolehkan, apabila kondisi produksi maupun keuangan perusahaan bersangkutan memang pada taraf menurun, sehingga tidak memungkinkan memperkerjakan karyawan dengan ketentuan jumlah sebelumnya.

Harrie mengatakan, dikondisi saat ini, di tengah kiat pemerintah serta seluruh elemen masyarakat memerangi Virus Corona (Covid-19) dengan pemberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) oleh pemerintah, memang membuat situasi keuangan perusahaan yang terdata di pihaknya menurun drastis.

"Tidak bisa kita pungkiri, sekarang kan perusahaan juga pemasukan berkurang. Jadi sah-sah saja bila ada kebijakan (PHK) seperti itu," jelasnya kepada Bangkapos.com, Rabu (8/4/2020).

Sementara itu, Harrie juga membenarkan tanggapapan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel, Darusman beberapa waktu lalu yang menegaskan, kebijakan perusahaan tentang penerapan PHK harus berdasarkan UU, sebagaimana diatur di dalam pasal 151 ayat 1 Nomor 13 Tahun 2003 dan pasal 151 ayat 2, apabila kondisi PHK tidak bisa dihindarkan, maka wajib bagi pengusaha pemberi pekerjaan dan serikat pekerja atau dengan pekerjanya langsung, melakukan perundingan terlebih dahulu.

Ia pun sebelumnya sudah mempercayakan hal tersebut kepada perusahaan bersangkutan, agar dapat menjalankan aturan perihal perundingan itu, sesuai aturan UU yang berlaku.

"Selama tidak ada keluhan dari pekerja, itu berarti pihak perusahaan sudah menjalankan kewajiban itu. Misalnya, mungkin dalam perjanjian kontrak mereka terdapat poin yang dengan seksama disetujui kedua pihak (perusahaan-karyawan)," tuturnya.

Selama adanya komunikasi antar kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan yang ditegaskan melalui perjanjian tertulis, dikatakan Harrie, permasalahan apapun tidak akan timbul, termasuk kebijakan penerapan PHK dan dirumahkannya karyawan.

"Jadi tidak semua kebijakan PHK dan merumahkan karyawan itu bermasalah ya. Ketika sudah adanya perjanjian, komunikasi antara keduanya, saya rasa itu baik-baik saja," ungkapnya.

"Sampai sekarang belum ada keluhan (pekerja). Mungkin mereka sama-sama mengerti. Pekerja juga mengerti tentang kondisi sekarang, jadi semua berjalan baik-baik saja," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved