Berita Pangkalpinang

Korban PHK Imbas Virus Corona, DPRD Babel Minta Disnaker Proaktif Cari Solusi

Disnaker Provinsi Babel harus menunjukan kinerjanya ketika sebelum terjadinya PHK maupun kebijakan merumahkan karyawan

Bangkapos.com/Kemas Ramandha
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menginginkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Babel agar bertindak cepat melakukan koordinasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), untuk memastikan pemberian kebijakan tersebut sudah sesuai aturan.

Pemerintah Provinsi Babel, perlu menjembatani melalui dinas terkait harus proaktif mencari solusi terhadap hal tersebut dan memastikan tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan.

"Dinas tenaga kerja harus proaktif, bersama SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) menangani dan mencari solusi. Melihat apakah hak-hak pekerja sudah terpenuhi sesuai Undang-undang (UU)," jelasnya kepada Bangkapos.com, Kamis (9/4/2020).

Didit mengatakan, Disnaker Provinsi Babel harus menunjukan kinerjanya ketika sebelum terjadinya PHK maupun kebijakan merumahkan karyawan yang dilakukan perusahaan-perusahaan bersangkutan.

Melalui pemantauan atau pun penugasan tim yang akan melakukan pengecekan ke perusahaan-perusahaan maupun karyawan terkait, bisa diketahui apakah hak-hak mereka sudah terpenuhi dengan sebenar-benarnya dan bukan hanya menunggu keluhan dari karyawan apabila terdapat suatu masalah usai penerapan kebijakan itu.

"Ini kan merupakan permasalahan yang krusial juga. Disnaker harus mempunyai peranan untuk menjembatani ini, agar hak-hak karyawan juga terpenuhi. Meskipun dalam situasi saat ini," lanjutnya.

Menurutnya, dengan adanya pemantauan itu, walaupun kebijakan merumahkan dan PHK yang dilakukan perusahaan, dampak dari Covid-19, diharapkan disnaker jangan hanya bisa menunggu keluhan karyawan terdampak.

Diketahui sebelumnya, sejumlah perusahaan di Babel baru-baru ini telah menerapkan kebijakan merumahkan serta PHK 1559 orang karyawan, dikarenakan dampak kondisi di tengah kiat seluruh elemen masyarakat memerangi Covid-19 dengan mengikuti imbauan pemerintah berupa penerapan Pyscal Distancing (pembatasan jarak) serta meminta masyarakat agar tetap berada di rumah.

"Biarpun nanti ada solusi kartu pra kerja. Tapi kan pasti ada masalah terkait PHK itu. Dimana mungkin ada hak-hak karyawan yang tidak terpenuhi dengan sebenar-benarnya," terang Didit.

"Silahkan disnaker tunjukkan perannya, melihat dan memberi solusi apabila terjadi hal demikian," tutupnya.

Penulis: Ramandha
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved