Berita Pangkalpinang

Pemegang Kartu Prakerja Pangkalpinang Dibayar Rp 3.350.000 per Bulan, Daftarnya Disini

DPMPTSP Pangkalpinang sudah mendata 615 pekerja yang dirumahkan untuk memperoleh kartu pra kerja, dari pemerintah pusat.

geotimes.co.id
Kartu Prakerja 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Plt Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Yan Rizana, mengatakan, pihaknya sudah mendata 615 tenaga kerja yang dirumahkan untuk memperoleh kartu prakerja, dari pemerintah pusat.

Ini merupakan tahap awal kepada pekerja formal yang dibawahi oleh bidang ketenagakerjaan.

Yan menuturkan, untuk memperoleh kartu tersebut, pekerja formal yang dirumahkan atau di PHK (pemutusan hak kerja) mendaftarkan diri ke bidang ketenagakerjaan DPMPTSP dan Naker, dengan membawa surat keterangan dirumahkan atau ter-PHK akibat pandemi corona.

Selain itu, membawa KTP dan melakukan registrasi tanpa dipungut biaya.

"Kami data untuk pekerja formal dulu. Ini tahap awal jadi semua data harus dimasukkan. 615 yang kami data itu, ada dari perusahaan melapor atau pun kami yang jemput bola menanyakan identitasnya," kata Yan, Kamis (9/4/2020).

Dia mengatakan, dengan kartu pra kerja, pekerja yang terdaftar akan memperoleh bantuan sebesar Rp 3.350.000 dengan rincian biaya pelatihan sebesar Rp 1.000.000, insentif Rp 2.400.000 dan insentif survei Rp 150.000.

Dia menyebut, proses dan juknis kapan mengucurkan bantuan ini menunggu arahan pemerintah pusat.

Yan menambahkan, pemerintah pusat juga rencananya akan menggelontorkan bantuan kepada pekerja informal seperti UMKM maupun driver ojek online.

"yang informal kami masih menunggu petunjuk pusat. Kami sedang melakukan data-data. Kalau informal ini databasenya ada di disperindag, ada juga masyarakat kurang mampu itu datanya di dinsos. Jadi tiga data ini akan kami kombinasikan agar tidak ada yang memperoleh double," tambahnya.

Yan melanjut, petunjuk teknis launching kartu pra kerja dan tahap berikutnya untuk pekerja informal maupun masyarakat kurang mampu, akan disampaikan oleh pemerintah pusat melalui video confrence.

(bangkapos.com/irakurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved