Breaking News:

Berita Bangka Barat

Ada Rencana Pengembalian Dana Hibah Pilkada Rp16 Miliar, KPU Bangka Barat Tunggu Perpu dan Juknis

KPU Bangka Barat memiliki rencana mengembalikan dana hibah pelaksanaan Pilkada serentak 2020 senilai hampir Rp16 miliar.

Penulis: Antoni Ramli | Editor: Dedy Qurniawan
Bangkapos/Nordin
Ketua KPUD Bangka Barat, Pardi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - KPU Bangka Barat memiliki rencana mengembalikan dana hibah pelaksanaan Pilkada serentak 2020 senilai hampir Rp16 miliar.

Ketua KPU bangka Barat Pardi, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan jadwal pengembalian dana hibah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut.

" sampai saat ini belum ada karena KPU belum bisa memastikan ini ditunda sampai kapan. Misalnya ditunda hanya sampai Desember untuk apa di pulangkan anggarannya karena masih digunakan paling hanya ditahan dulu sampai masa penanggulangan bencana," kata Pardi, Senin (13/4/2020)

Sebab kata Pardi sampai saat ini belum ada keputusan KPU RI secara detail sampai kapan penundaan Pilkada tersebut.

Jika memang dalam juknisnya nanti ditunda tahun depan, otomatis anggaran pilkada serentak dikembalikan tahun ini.

" Semua sama, pengembali keuangan belum ada keputusan KPU secara rinci penundaan ini sampai kapan, ya kalau di tunda tahun depan otomatis jadi semua anggara Pilkada tajun ini kita kembalikan, baru nanti kita bahas NPHD ulang untuk pilkada tahun depan. Ini yang belum karena apa perpunya belum keluar. Jadi memang secara prinsip kami akan memulangkan setelah ada kejelasan aturan dan perpu serta petunjuk teknis dari KPU baru kita kembalikan," pungkasnya.

Terima SK Penundaan Pilkada Serentak 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, telah menerima Surat Keputusan (SK) terkait penundaan Pilkada Serentak tahun 2020.

Ketua KPU Bangka Barat, Pardi mengatakan dasar penundaan tersebut, Surat Keputusan KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya Pencegahan penyebaran COVID-19.

SK KPU tersebut ada dua. Pertama SK penundaan dilanjutkan kedua SK pemberhetian sementara PPK dan PPS.

"Surat dari KPU RI tersebut kami terima 23 Maret, jadi konsekwensinya adalah pertama kami harus menghentikan seluruh tahapan pilkada. Jadi seluruh nya dihentikan. Awalnya hanya menunda tahapan saja," ujar Pardi, Senin (13/4/2020)

Menurut Pardi penundaan tersebut hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU dan DPR RI. Dari hasil RDP tersebut diputuskan penundaan seluruh tahapan Pilkada serentak.

"Konsekwensi tersebut maka PPS, PPK maupun kegiatan operasional yang berkaitan dengan pilkada itu dihentikan. Karena PPK PPS kami kan sudah di tindaklanjuti SK nya telah kami non aktivkas sampai jelas ada perpu yang keluar. Bukan kewenangan KPU menunda pilkada. Hanya KPU sudah mengusulkan ke DPR RI maka yang berhak menunda ini adalah pemerintah melalui perpu," pungkasnya.

(bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved