Berita Pangkalpinang

Penangguhan Kredit Tak Hanya Pada Kendaraan, Tapi Harus Berlaku Juga ke Pedagang Kecil

Banyak pelaku usaha kecil ataupun masyarakat yang menggantungkan usahanya kepada pihak leasing seperti koperasi

Bangkapos.com/Ramandha
Anggota DPRD Babel, Rina Tarol 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol, menginginkan penangguhan kredit atau cicilan tidak hanya sebatas kredit kendaraan saja.

Akan tetapi penangguhan kredit ini berlaku lebih luas lagi seperti masyarakat kecil ataupun pedagang.

Banyak pelaku usaha kecil ataupun masyarakat yang menggantungkan usahanya kepada pihak leasing seperti koperasi.

Rina menuturkan, ketika berkunjung ke Kabupaten Bangka Selatan (Basel), dia sempat mendapati sejumlah pedagang kecil yang terlihat kesulitan menghadapi dan memenuhi angsuran permodalan mereka ketika didatangi petugas koperasi.

"Banyak pelaku usaha kecil, seperti penjual cabai dan lain-lain, mereka itu cicilan, misalnya sehari Rp 5000,-. Dengan kenyataan ini, situasi menghadapi Corona, mereka kesulitan. Mereka kesusahan," jelasnya kepada Bangkapos.com, Senin (13/4/2020).

Seharusnya, pemerintah daerah (pemda), dikatakannya, dapat memikirkan permasalahan tersebut dan jangan hanya sebatas cicilan kendaraan bermotor.

"Mereka bukan lagi minta disuarakan oleh kita. Tapi mereka sudah menjerit. Alangkah baiknya, pak gubernur, juga pikirkan mereka," pinta Rina.

Sementara itu, terkait keinginan Pemprov Babel menyuarakan keinginan masyarakat, khususnya dalam hal pembayaran angsuran kendaraan bermotor.

Dia juga sempat bertemu dengan para pengemudi ojek online yang juga sangan berkesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Lebih lanjut, Diterangkan Rina, para tukang ojek online tersebut, sangat kesulitan, dimana saat ini kondisi penumpang yang sepi dan jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

"Kata mereka dapat Rp 10 Ribu saja susah bu. Nah, bagaimana mereka mau membayar cicilan motor. Kita harus memahami ini," sebutnya.

"Kalau saya berpikir, hapuskan bunganya kalau bisa. Hapuskan dendanya untuk sementara. Nanti kalau situasi sudah stabil lagi, baru kembali diterapkan. Minimal bisa mengurangi kesusahan merekalah," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved