Berita Pangkalpinang

Darusman Nilai Perusahaan bisa Jadi Manja karena Adanya Kartu Pra Kerja, Abai Beri Pesangon Pekerja

Pemerintah daerah (pemda) melalui dinas terkait diminta sigap melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan melakukan PHK pekerjanya.

Bangkapos.com/Ira Kurniati
Ketua KSPSI Bangka Belitung, Darusman Aswan (tengah) 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), Darusman menginginkan pemerintah daerah (pemda) melalui dinas terkait dapat dengan sigap melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdata melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun merumahkan pekerja.

Darusman mengatakan, pantauan tersebut lebih untuk memastikan kebijakan PHK sejumlah perusahaan bersangkutan sudah memenuhi kewajiban pekerja yang sesuai Undang-undang (UU).

Dikhawatirkan dengan akan diterapkannya Kartu Pra Kerja, pihak perusahaan sendiri akan seenaknya untuk tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap pekerja.

"Pengusaha bisa saja merasa senang dengan adanya bantuan pemerintah ini. Artinya, dengan kata lain mereka membayar gaji terakhir pekerja seadanya saja, atau bisa saja alasan mereka berdasarkan kemampuan. Malahan ada yang tidak ada nantinya," jelas Darusman kepada Bangkapos.com, Rabu (15/4/2020).

Darusman menekankan, apabila suatu perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja, seharusnya diharapkan sesuai UU yang berlaku.

Menurutnya, di dalam UU sendiri, tidak dibenarkan bagi perusahaan bersangkutan memberikan pesangon sesuai kemampuan perusahaan bersangkutan.

Sedangkan di dalam UU, apabila suatu perusahaan memberhentikan pekerja, pesangon wajib diberikan sesuai aturan yang menjadi tanggungjawab perusahan sang pemberi kerja.

"Kalau alasannya terkait Covid-19, di dalam UU itu tidak ada yang mengatur itu. Nanti alasannya karena situasi pandemi ini, memberikan bayaran sembarangan, tidak juga seperti itu," sebutnya.

"Seharusnya tetap mereka (perusahaan) membayar satu kali perkalian gaji pekerja," tegas Darusman.

Menurutnya, penerapan kartu pra kerja sendiri, dapat berpotensi memanjakan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggungjawab dalam menerapkan kebijakan PHK.

Halaman
12
Penulis: Ramandha
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved