Advertorial

DPRD Babel Bahas Anggaran Terkait Bantuan Masyarakat Tidak Mampu dan Terdampak Covid-19

BADAN anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (16/4/2020) menggelar rapat Banggar

BANGKA POS/RAMANDHA
RAPAT Banggar DPRD Babel, Kamis (16/4/2020). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (16/4/2020) menggelar rapat Banggar yang dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, Wakil Ketua DPRD, Amri Cahyadi serta Anggota DPRD lainnya bersama Tim TAPD Provinsi Babel.

Rapat banggar DPRD yang digelar di Ruang Banggar DPRD Provinsi Babel ini, membahas usulan dana sebesar Rp 82.745.000.000. Sejumlah dana tersebut diketahui akan dipergunakan untuk dua hal, yakni jaringan pengaman sosial sebesar Rp 76.245.000.000,- dan Rp 6.500.000.000,- akan dipergunakan untuk rehabiltas bangunan untuk orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di Babel.

DPRD Babel juga ingin meluruskan perihal besaran dana Program Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Miskin (KM) dari pemerintah pusat dan akan disalurkan sesegera mungkin melalui Pemerintah Provinsi (pemprov) Babel sendiri itu terdiri dari 3 komponen sumber dana.

“Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya dalam paparannya menyampaikan, ketiga komponen sumber dana itu terdiri dari Rp 600 ribu dari pemerintah pusat, Rp 200 ribu dari Pemprov Babel serta Rp 200 ribu dari pemerintah kabupaten/kota.“

“Jadi satu juta yang dimaksudkan bapak gubernur itu bukan full dari APBD Pemprov Babel. Akan tetapi, dana itu bersumber dari tiga komponen itu tadi," jelasnya.

Didit menuturkan, besaran dana tersebut akan diterima oleh sebanyak 80 ribuan masyarakat Babel berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) yang didapat dari masing-masing kabupaten/kota.

Dalam rapat banggar yang dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB siang, DPRD Babel juga akan mempertimbangkan secara mendalam perihal besaran dana tersebut apakah bisa mencukupi kuota, mengingat data yang dikeluarkan Kemensos RI merupakan data resmi pada September Tahun 2019 lalu.

“Hal ini mengacu pada keberlangsungan pandemi Corona yang baru terjadi dan memberikan dampak ekonomi ke masyarakat pada Maret tahun ini. Untuk itu, pihaknya merasa perlu dilakukannya penambahan anggaran, menanggapi perubahan data penerima yang dipastikan akan meningkat.“

“Alasan pemprov tidak bisa minta update data ke kemensos. Harus minta ke dinsos (dinas sosial) masing-masing daerah dulu. DPRD tidak mempermasalahkan data itu, tapi akan kita usulkan dana tambahan lagi," ungkapnya.“

Menurutnya, dengan data PKH tahun lalu, dipastikan tidak dapat mengakomodir bertambahnya masyarakat terdampak lainnya, yang muncul setelah adanya pandemi Corona.“

Halaman
12
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved