Breaking News:

THR Untuk Pekerja atau Buruh Tetap Diberikan Sesuai Aturan

Pekerja atau buruh tetap akan menerima tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAM
Ilustrasi THR untuk pekerja atau buruh 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pekerja atau buruh tetap akan menerima tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, perusahaan bisa dikenakan sanksi dari pemerintah.

Melansir situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan, aturan mengenai THR tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," kata Menaker Ida Fauziyah, 2 April 2020.

Pengusaha yang terlambat membayar THR akan didenda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengenaan denda ini tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan THR keagamaan kepada pekerja/buruh.

Pengusaha yang tidak membayar akan dikenai sanksi administrasi.

Dalam hal pengusaha kesulitan membayar THR, maka dapat ditempuh mekanisme dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyepakati pembayaran THR tersebut.

Misalnya, jika perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved