Berita Pangkalpinang

SPSI Babel Ingin Disnaker Turun, Pantau Kebijakan PHK Perusahaan, Jangan Tunggu Keluhan Pekerja

Disnaker Babel diminta agar dapat melakukan tindakan pengecekan ke perusahaan-perusahaan di Babel, terkait kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK)

Dok/Bangkapos.com
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel, Darusman. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diminta agar dapat melakukan tindakan pengecekan ke perusahaan-perusahaan di Babel, terkait kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta merumahkan karyawan.

Permintaan ini disampaikan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Darusman, saat dikonfirmasi Bangkapos.com, Sabtu (18/4/2020).

Pengecekan ini menurutnya, bukan tanpa alasan, mengingat situasi dimana kesewenang-wenangan pihak pemberi pekerjaan sering mengabaikan kewajibannya terhadap karyawan dalam hal pemberian pesangon pekerja.

"Kalau kita mengacu pada aturan Undang-undang (UU), itu jelas, tidak boleh perusahaan seenaknya memberi (besaran pesangon), apalagi tidak memberikan pesangon itu," jelasnya, 

Darusman menilai, hingga saat ini, pihak disnaker terkesan lalai memperhatikan fenomena tersebut dan terkesan hanya menunggu keluhan pekerja terkait yang terdzolimi oleh keadaan itu.

Selain itu, Darusman juga menyampaikan, disnaker seharusnya dapat lebih intens turun ke lapangan melihat kondisi real pekerja yang mendapati kebijakan PHK dan jangan hanya terkesan lemah terhadap perusahaan-perusahaan nakal tersebut.

"Memang sekarang lagi kondisi (Corona) ini. Tapi ingat, Corona tidak diatur di Undang-undang kita. Mereka (disnaker) seharusnya sudah sejak dulu mengantisipasi hal ini," ungkapnya.

Ketua SPSI Babel ini, hanya tidak ingin dalam hal ini pekerja merasa terdzolimi, dengan tidak ditunaikannya hak mereka ketika di-PHK oleh perusahaan yang tidak memikirkan kewajiban sebagai sang pemberi pekerjaan.

"Jangan sampai nunggu aduan, baru bergerak. Kita jangan hanya berpaku kepada bantuan pusat, tapi mengabaikan hal ini. Kadang mereka (pekerja) ada juga yang takut mau mengadu ke mana," pungkasnya.

Dilansir Bangkapos.com, Kamis (16/4), sebanyak 307 orang terdata menerima kebijakan PHK serta 2601 pekerja dengan alasan terpaksa dirumahkan oleh 115 perusahaan di Babel, karena menghadapi pandemi Corona.

(Bangkapos.com/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved