Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ombudsman Babel Ingatkan Kepala Desa Pahami Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa dan RT

di antaranya potensi maladministrasi seorang Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dan RT sebagai LKD.

Istimewa/Fither
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Mariani 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Mariani mengatakan, tren laporan yang masuk ke Ombudsman mengenai permasalahan desa cenderung meningkat.

Dia menuturkan, biasanya permasalahan tersebut mengenai SOP (standar operasional prosedur) layanan saja.

Namun belakangan lebih beragam di antaranya potensi maladministrasi seorang Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dan RT sebagai LKD. 

"Saat ini kami sedang menindaklanjuti tiga laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa atas pemberhentian Perangkat Desa dan RT," kata Mariani, Selasa (28/4/2020). 

Dalam proses tindaklanjut tersebut, menurut dia, ditemukan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga Ombudsman mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang memuat langkah-langkah korektif.

 Dia menyebut, berdasarkan informasi dari masyarakat, cukup banyak ditemukan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan RT oleh Kepala Desa yang tidak sesuai prosedur.

Pihaknya, dalam LAHPnya meminta kepada Kepala Daerah untuk turut serta membina para Kepala Desa agar lebih memahami aturan teknisnya.

Lanjutnya, Kepala Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan pemahaman ke semua Kepala Desa, terutama dalam transisi Kepala Desa karena dalam menjalankan kewenangan, maka Kepala Desa juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang.

"Kami mengingatkan kepada Kepala Desa untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak terjadi maladministrasi," tukasnya. 

Dia menambahkan, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), khususnya RT punya aturan yang berbeda baik dalam hal pengangkatan dan pemberhentiannya.

Dia berpendapat, setiap Kepala Desa wajib memahami aturan teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan RT, juga berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis di tingkat Pemerintah Kabupaten, agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Daerah di tingkat desa.

“Kami ada menerima laporan masyarakat terkait pemberhentian perangkat desa dan RT yang diduga dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak prosedural oleh Kepala Desa. Saat ini sudah memasuki tahap akhir pemeriksaan dan memang kami temukan adanya maladministrasi. Atas temuan maladministrasi tersebut kami akan serahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kepala Daerah untuk melakukan langkah-langkah korektif guna perbaikan kedepannya”, ucap Mariani. (bangkapos.com/irakurniati)

Penulis:
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved