Breaking News:

PNS/ASN Dapat Mengajukan Mudik atau Cuti Asalkan Memenuhi Syarat dan Mendapat Izin, Begini Aturannya

PNS/ASN Dapat Mengajukan Mudik atau Cuti Asalkan Memenuhi Syarat dan Mendapat Izin, Begini Aturannya

Penulis: Teddy Malaka (CC) | Editor: Teddy Malaka
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ilustrasi PNS 

BANGKAPOS.COM - "Istri saya melahirkan di kota lain, apakah saya bs ajukan cuti u/mendampingi istri di luar kota?" demikian pertanyaan seorang PNS kepada akun BKN. Apakah PNS tersebut diperbolehkan mudik?

"Larangan cuti memang diberlakukan sejak pandemi ini, namun ada pengecualian u/situasi darurat, misalnya ketika ada yg sakit/meninggal, termasuk suami yg dampingi istri melahirkan" posting akun Twitter BKN.

Larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) saat ini memang telah diberlakukan pemerintah. Sejumlah kategori sanksi pun diberikan jika ASN berani melanggarnya.

Melansir laman setkab.go.id, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 bukan langkah pengekangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi kontribusi bersama komponen masyarakat untuk menekan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Waka BKN menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah sudah menerbitkan beberapa aturan yang isinya membatasi lalu lintas atau pergerakan masyarakat ditengah situasi wabah Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.

“Secara umum pembatasan itu mengacu pada ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19,” ujar Waka BKN.

Kebijakan pembatasan ini, menurut Waka BKN, tentunya berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi para ASN.

Ia menambahkan apalagi ASN sebagai bagian komponen dari pemerintahan ini mempunyai peran yang sangat penting.

“Oleh sebab itu, Kementerian PANRB dalam hal ini bahwa Menpan sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” imbuh Wakil Kepala BKN.

Apabila terjadi ketidaktaatan terhadap ketentuan pembatasan tersebut yang dilakukan oleh ASN, sambung Waka BKN, tentu ini akan mempunyai konsekuensi hukum di dalam hal ini adalah hukuman disiplin bagi ASN.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved