Breaking News:

PNS/ASN Dapat Mengajukan Mudik atau Cuti Asalkan Memenuhi Syarat dan Mendapat Izin, Begini Aturannya

PNS/ASN Dapat Mengajukan Mudik atau Cuti Asalkan Memenuhi Syarat dan Mendapat Izin, Begini Aturannya

Penulis: Teddy Malaka (CC) | Editor: Teddy Malaka
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ilustrasi PNS 

“Dalam 3 SE itu memang sudah dikategorikan mulai dari imbauan, larangan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin. Sehingga pasti banyak pertanyaan untuk menindaklanjuti SE itu bagaimana hukumannya dan cara-caranya pada SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2020,” kata Deputi PMK BKN.

Kategori pelanggaran yang dimaksud dalam SE tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kategori I saat SE Menpan pertama 36/2020;
2. Kategori II saat SE Menpan kedua 41/2020;
3. Kategori III saat SE Menpan ketiga 46/2020.

Tujuan SE ini, menurut Deputi PMK BKN menyampaikan untuk mendukung program pemerintah atas instruksi Presiden karena ASN harus sebagai role model untuk mengikuti instruksi Pemerintah ini sehingga diikuti oleh masyarakat.

“SE Kepala ini hanya untuk pedoman bagi PPK dan tindak lanjut dari aturan yang sudah ada sebelumnya. Silakan ditaati oleh seluruh perangkat instansi pemerintah,” ujar Deputi PMK BKN.

Perkecualian Sakit atau Istri Melahirkan

Menjawab pertanyaan soal ASN pulang sebelum 30 Maret, Waka BKN menjawab bahwa SE Menteri PANRB pertama dikeluarkan pada 30 Maret 2020, apabila ada ASN yang melakukan pergerakan mudik sebelum SE ini maka tidak dikenakan pelanggaran ini.

Jika seorang ASN yang sakit atau anggota keluarga sakit saat SE ini sudah keluar, Waka BKN menjawab mengacu kepada SE Menpan terakhir, kasus itu termasuk dalam pengecualian karena yang bersangkutan (ybs) sakit dan dapat mengajukan cuti alasan sakit dan hal ini juga berlaku kalau ada kerabat atau keluarga yang sakit.

Deputi PMK BKN menerangkan bahwa kata kuncinya adalah ybs pada contoh kasus itu tidak dihukum dan dalam SE Menteri PANRB juga disampaikan dalam keadaan terpaksa ASN dapat berpergian dengan izin atasan.

“Ini termasuk juga jika keluarganya sakit. Kata kuncinya adalah atasan berikan izin dengan mempertimbangkan ketentuan dan potensi kerugian bagi orang lain,” tambah Deputi PMK BKN.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved