Virus Corona di Bangka Belitung

Anggota DPRD Babel Bakal Tak Dapat THR Lebaran, Amri Cahyadi: Kita Bersyukur Masih Dapat Gaji

Keputusan Presiden RI yang tidak memberikan THR ke pejabat Eselon II ke atas termasuk anggota DPR, DPD dan DPRD

Ist/Tribunnews.com
Ilustrasi THR ASN atau PNS 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Keputusan Presiden RI yang tidak memberikan THR ke pejabat Eselon II ke atas termasuk anggota DPR, DPD dan DPRD ditanggapi Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi.

Menurutnya di tengah pendemi Covid-19 ini, anggota DPRD patut bersyukur masih mendapatkan gaji bulanan, ketimbang warga lain yang kesulitan mencari nafkah dan penghasilan dikondisi saat ini.

"Sudah ditetapan pusat yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI. Bagi saya kebijakan tersebut sangat kami dukung karena ini adalah salah satu bentuk empati kebersamaan atas dampak dari penurunan ekonomi masyarakat secara luas,"jelas Amri kepada wartawan, Jumat (1/5/2020).

Dia menjelaskan THR bukan tunjangan wajib, dengan kondisi saat ini yang banyak masyarakat susah dan ekonomi lesu sangat diharapkan ada bantuan dari Pemerintah dan swasta terkait kesulitan masyarakat saat ini.

"Situasi saat ini masyarakat kita sangat susah. Ekonomi lesu, banyak pekerja dirumahkan dan banyak masyarakat kita hanya bisa berharap dari Bansos Pemerintah, swasta untuk menopang hidup di suasana ini.  Maka sebagai DPRD wajib kita bersyukur bahwa tanpa THR kita masih mendapatkan gaji,penghasilan dibandingkan mereka,"ungkapnya.

Amri menjelaskan dalam upaya itu dari partai PPP juga sudah melakukan pemotongan gaji untuk disumbangkan ke kegiatan sosial.

"Malahan kami pun beberapa partai khususnya PPP sudah melakukan pemotongan gaji untuk disumbangkan melalui kegiatan sosial pembagian APD dan lanjut bansos sembako. Ini momen yan pas dimana sekarang bulan suci ramadan. Tidak hanya bagaimana kita merasakan lapar, tetapi kita juga berbagi kesulitan. Ini hikmah yang luar biasa,"pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda), Ferry Afriyanto mengatakan pihaknya masih menunggu aturan terkait pembagian THR, pejabat mana saja yang dapat dan tidak dapat sesuai peraturan Kementrian Keuangan nantinya.

"Kita masih menunggu aturan terkait THR 2020 dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan RI,"jelas Ferry kepada wartawan, Jumat (1/5/2020).

Dia menjelaskan hingga saat ini belum ada informasi yang menjelaskan terkait pengecualian pejabat eselon I dan II tidak mendapatkan THR.

"Belum ada informasi dari Kemenkeu Kita juga berharap aturan cepat diterbitkan, agar proses di Pemprov juga cepat kita selesaikan,"lanjutnya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)
 

--

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved