Breaking News:

Advertorial

Markus: Perlu Data Valid Agar Bantuan Lebih Tepat Sasaran

Bupati Bangka Barat Markus SH menyebut validasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial untuk masyarakat

Ist
Bupati Markus saat menyerahkan paket sembako gratis kepada warga di kecamatan Simpang Teritip 

BANGKAPOS.COM--Bupati Bangka Barat Markus SH menyebut validasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial untuk masyarakat lebih tepat sasaran.

Demikian disampaikan Bupati Markus dalam arahannya saat tatap muka dengan para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Rabu (6/5).

Bupati Markus mengingatkan para Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar dalam memvalidasi data keluarga penerima manfaat untuk program dari pemerintah pusat dan daerah utamanya selama masa pandemi covid-19 betul-betul dilakukan sesuai aturan yang digariskan.

Bupati Markus saat tatap muka dengan para tenaga PSM dan TKSK
Bupati Markus saat tatap muka dengan para tenaga PSM dan TKSK (Ist)

Hal ini dinilai penting agar bantuan jaring pengaman sosial berupa program keluarga harapan, kartu sembako dan BLT dana desa yang diberikan betul-betul diterima oleh keluarga yang memang layak menerimanya.

Karena itu, petugas di lapangan harus betul-betul bekerja sesuai dengan aturan yang telah digariskan. Dan memastikan bahwa penerima manfaat bantuan pemerintah memang layak untuk itu.

"Jangan sampai bantuan itu salah sasaran. Makanya validasi data para penerima manfaat sangat penting agar bantuan tersebut tepat. Supaya tidak terjadi permasalahan dan komplain dari masyarakat. Kita tidak mau nantinya ada warga yang mestinya pantas menerima, ternyata tidak menerima. Begitu sebaliknya, ada warga yang tidak pantas menerima malah menerima bantuan," tuturnya.

Meski demikian, Markus yang juga politisi PDI Perjuangan ini menaruh harapan dan kepercayaan bahwa para tenaga PSM dan TKSK di lapangan mampu menjalankan tugas pendataan dengan baik.

“Saya sangat menghargai kerja keras teman-teman PSM dan TKSK. Saya juga percaya bahwa data yang diambil benar valid," imbuhnya.

Markus tak menampik bahwa dirinya masih menerima laporan masyarakat bahwa ada yang sudah menerima PKH tapi masih didata.

"Saya minta dicroschek lagi data-datanya. Syarat penerima PKH ini tidak mutlak artinya jika memang kehidupan ekonominya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, maka bisa digeser ke masyarakat kurang mampu yang memang layak menerima. Para petugas PSM dan TKSK tolong sampaikan ke masyarakat sebab kadang beranggapan meskipun sudah dapat PKH tapi mau dapat jatah BLT dana desa lagi. Ini tidak boleh dobel, terutama yang bantuan pusat seperti PKH, BLT-DD dan BLT Kemensos," tukasnya.

Dengan berbagai bantuan jaring pengaman sosial yang dikucurkan pemerintah, bupati muda dan energik itu menegaskan tidak ingin mendengar komplain warga, tak ada lagi beras di rumah. (*)

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved