Berita Pangkalpinang

Rina Tarol Sayangkan Imbauan Tunjangan PNS Pemprov Babel Dipotong untuk Donasi Covid-19

pemotongan yang dimaksud, untuk menggalang donasi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak Corona (Covid-19).

bangkapos.com/Ramandha
Anggota DPRD Babel, Rina Tarol. -- 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol, menyayangkan kembali adanya pemotongan TPP Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Provinsi Babel.

Hal tersebut berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Pemprov Babel tertanggal 9 April 2020 lalu.

Di dalam surat edaran ini, disebutkan pemotongan yang dimaksud, untuk menggalang donasi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak Corona (Covid-19).

Rina mengatakan, memang di dalam surat edaran sendiri bersifat imbauan kepada para PNS untuk menyisahkan sejumlah penghasilan mereka.

Namun, dikatakannya, penerapan himbauan itu terkesan dipaksakan.

Dengan langsung terpotongnya kewajiban para abdi negara tersebut melalui sistem itulah, dianggap Rina seperti adanya unsur pemaksaan dalam penerapan himbauan dari surat edaran itu.

"Kenapa penghasilan (PNS) dipotong kembali. Padahal kan mereka sudah ada setoran KORPRI. Juga ada potongan Baznas. Saya rasa dengan dua potongan itu sudah cukup. Ini kok ditambah lagi," jelasnya kepada Bangkapos.com, Sabtu (9/5/2020).

"Ingat loh mereka juga punya kebutuhan hidup. Oke kalau sudah eselon II atau ke atas, seperti kepala dinas dan sebagainya. Ini kan mereka yang dibawah juga kena," ungkap Rina.

Menurut pengakuan sejumlah PNS yang mendatanginya, sejak diberlakukannya edaran ini, penghasilan para PNS terpotong secara otomatis.

Rata-rata sebesar Rp 500 ribu per orang.

"Kalau pejabat, mungkin mereka ada tunjangan lainnya. Kalau PNS yang biasa kan tidak ada," terangnya.

Seharusnya dengan bentuk surat edaran yang bersifat himbauan, membuat pemotongan gaji tidak dilakukan secara langsung, melainkan atas persetujuan PNS bersangkutan.

Namun, yang terjadi saat ini, dinilainya, seperti terdapat unsur pemaksaan terhadap PNS.

"Kalau pun itu himbauan, sewajibnya tidak boleh langsung potong-potong saja gaji mereka. Kasihan loh, mereka juga punya anak istri. Ini penghasilan tidak seberapa, dipotong lagi," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved