Berita Kriminalitas

Ada 46 Pembiayaan Fiktif Kasus Dugaan Korupsi PT BPRS Cabang Muntok, Kerugian Rp 5,6 M

Fakta lain dalam peminjaman fiktif tersebut tidak ditemukan ditemukan adanya jaminan yang dimiliki nama yang dicatut dalam pembiayaan atau pinjaman.

Dokumentasi Bangka Pos
Konfrensi Pers kasus dugaan korupsi program kegiatan fasilitasi sarana dan alat bantu penangkap ikan antara pemkab Babar dengan PT BPRS cabang Muntok 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kasi Pidsus Kejari Bangka Barat, Agung Dwi Handes menyebut ada 46 pembiayaan fiktif dalam dugaan kasus korupsi dalam program kegiatan fasilitasi sarana dan alat bantu penangkap ikan antara pemkab Babar dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Babel cabang tahun 2016-2018 yang menjerat mantan Kacab PT BPRS Muntok, KTH.

"Dalam kasus ini ada 46 pembiayaan fiktif. 46 kali pencairan yang tidak sesuai dengan aturan perbankan. Ternyata yang telah dicairkan tersebut 46 rekening fiktif. Tidak ditemukan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Nasabah yang namanya dicatut dalam pembiayaan tersebut yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pembiayaan," ujar Agung yang pada konfrensi Pers tersebut didampingi Kasi Intel Mario, Senin (11/5/2020)

Fakta lain dalam peminjaman fiktif tersebut tidak ditemukan ditemukan adanya jaminan yang dimiliki nama yang dicatut dalam pembiayaan atau pinjaman.

Terakhir dikatakan fiktif karena nasabah tidak melakukan akad pembiayaan.

"Dari dua tipokor tersebut, setelah di audit Tim BPKP Perwakilan Prov Babel, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 5,6 milyar. Alat bukti, selain hasil audit juga berdasarkan keterangan para ahli. 1. Ahli Keuangan Negara, 2. Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, 3. Ahli editor dari BPKP," beber Agung.

Mantan Kacab PT BPRS Muntok Jadi Tersangka

Setelah melakukan penyidikan selama kurang lebih dua tahun, tim Pidsus Kejari Bangka Barat menetapkan mantan kepala Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Muntok, KTH sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program kegiatan fasilitasi sarana dan alat bantu penangkap ikan antara pemkab Babar dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Babel cabang tahun 2016-2018.

"Pada hari ini kita ingin menyampaikan bahwa setelah sekian lama kurang lebih dua tahun kita menangani tindak pidana dugaan korupsi program kegiatan fasilitasi sarana dan alat bantu penangkap ikan antara pemkab Babar dengan PT BPRS cabang Muntok," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Babar Helena Oktavianne, mengawali konferensi pers, Senin (11/5/2020).

Helena berharap dalam waktu dekat kasus dugaan korupsi di PT BPRS cabang Muntok tersebut, memasuki tahap penuntutan mengingat waktu penyidikan yang telah memakan waktu bertahun tahun.

"Harapkan dalam waktu dekat kita juga bisa langsung ke penuntutan karena ini sudah terlampau lama buat saya, dua tahun kalau hitungan tahun," harap Helena seraya meminta Kasi Pidsus Dr Agung Dwi Handes, untuk memberikan keterangan lebih detail.

Agung mengatakan program kerjasama kegiatan fasilitasi sarana dan alat bantu penangkap ikan antara pemkab Babar dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Babel cabang Muntok, telah berlangsung sejak tahun 2012-2015.

"Praktek penyaluran pembiayaan yang melanggar prinsip ke hatian hatian di BPRS Muntok dari tahun 2016-2018. Bahwa kurang lebih satu tahun lebih dan terakhir kami menunggu audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan provinsi Babel," beber Agung

Senin 4 Mei 2020 penyidik pidsus Kejari Babar resmi menetapkan mantan Kepala Cabang (Kacab) PT BPRS cabang Muntok, KTH sebagai tersangka.

"Hari senin 4 Mei 2020 tim penyidik pidsus kejari Babar sudah menetapkan tersangka atas nama inisial KTH, beliau adalah mantan pimpinan cabang PT BPRS periode 2014-2018," kata Agung

(bangkapos.com/Anthoni Ramli)
 

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved