Masyarakat Bisa Ajukan Uji Materi Jika Ingin Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik

Ahli Hukum Tata Negara Dr Agus Riewanto menyarankan, masyarakat yang keberatan atas kenaikan iuran, bisa mengajukan materi kembali ke MA.

bangkapos.com/cici
Ilustrasi kartu JKN KIS BPJS Kesehatan 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Masyarakat yang keberatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa mengajukan materi kembali ke Mahkamah Agung (MA).

Presiden Jokowi sempat menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan pada 2019 lalu.

Ia menaikkan iuran tersebut melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, pada akhir Februari 2020, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan tersebut.

Kali ini Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan mulai berlaku bulan Juli 2020.

Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr Agus Riewanto SH SAg MAg, menilai keputusan untuk menaikkan iuran BPJS di masa pandemi adalah keputusan yang terburu-buru.

"Karena di masa ini, pemerintah tidak sensitif, harusnya sabar setelah pandemi selesai," ujar Agus kepada Tribunnews, Rabu (13/5/2020).

Terkait keputusan yang mendadak ini, Agus menyarankan, masyarakat yang keberatan atas kenaikan iuran, bisa mengajukan materi kembali ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau ada masyarakat yang keberatan atas hadirnya Perpres ini (Perpres Nomor 64 Tahun 2020, red), bisa saja mengajukan materi kembali ke Mahkamah Agung," tutur Agus.

Pasalnya, peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan masih dibawah UUD 1945.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved