Berita Bangka Barat

Ini 14 Catatan dan Rekomendasi DPRD di Paripurna LKPJ Bupati Babar tahun 2019

DPRD Kabuapten Bangka Barat menggelar rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat tahun 2019

Bangkapos.com/Anthoni
DPRD Kabuapten Bangka Barat menggelar rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Bangka Barat tahun 2019, Rabu (20/5/2020) di Ruang Paripurna DPRD Bangka Barat 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--DPRD Kabuapten Bangka Barat menggelar rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat tahun 2019, Rabu (20/5/2020) di Ruang Paripurna DPRD Bangka Barat

LKPJ tersebut disampaikan Bupati Bangka Barat Markus pada tanggal 8 April 2020 telah dibahas oleh pansus dibantu komisi-komisi yang ada di DPRD Bangka Barat yang menghasilkan 14 point rekomendasi.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangka Barat, H Badri Syamsu, dihadiri Wakil ketua DPRD Miyuni dan H Okto, anggota DPRD, kepala OPD, Asisten, staf ahli serta perwakilan Forkopimda Babar.

14 catatatan rekomendasi tersebut dibacakan Sekretaris DPRD Bangka Barat, Amir Hamzah.

Berikut 14 rekomendasi LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2019 tersebut.

1. DPRD menilai sistem lelang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Bangka Barat yang tidak jelas menyebabkan rendahnya serapan anggaran dan lemahya SDM.

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangka Barat, untuk penempatan pegawai sesuai kemampuan bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

3. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangka Barat                                                                        Lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap kendaraan Bumdes yang ada di Kabupaten Bangka Barat sehingga menyebabkan dana desa digunakan hanya sekedar untuk melaksanakan kegiatan.

4. Badan Lingkungan Hidup Daerah ( BLHD ) Bangka Barat.                                                                      Masalah Hutan Raya ( Tahura ) harus ada perhatian serius dari Pemda. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang dengan cara berkoordinasi dengan Pemprov dan Pusat untuk meminimalisir perambahan hutan dan penambangan ilegal.

5. Dinas Pol PP dan PB.
Masalah penegakan Perda masih kurang maksimal, sehingga masih ada pelanggaran di Kabupaten Bangka Barat.

Halaman
12
Penulis: Antoni Ramli
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved