Berita Sungailiat

Pemkab Bangka Berencana Tarik Biaya Sewa Perumahan DPRD Bangka yang Digunakan Gratis oleh ASN

Biaya sewa per tahun terhadap pemakaian rumah dinas di Kompleks Perumahan DPRD Kabupaten Bangka, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat

Bangkapos.com/Edwardi
Kabid Aset DPPKAD Kabupaten Bangka, Trisno Sunandang 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Pemkab Bangka melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka untuk menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) di masa mendatang berencana akan mengenakan biaya sewa per tahun terhadap pemakaian rumah dinas di Kompleks Perumahan DPRD Kabupaten Bangka, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat.

Selama ini perumahan tersebut ditempati para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bangka secara gratis atau tidak dipungut bayaran sepeserpun.

Hal ini diungkapkan Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka, Iwan Hindani melalui Kabid Aset DPPKAD Kabupaten Bangka, Trisno Sunandang kepada Bangkapos.com, Rabu (27/05/2020) di kantornya.

Diketahui ada sekitar 45 rumah dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Bangka yang dibangun Pemkab Bangka melalui proses tukar guling aset dengan lokasi Pusat Perbelanjaan Barata Sungailiat pada masa Bupati Bangka Eko Maulana Ali saat itu.

Sebelumnya rumah dinas anggota DPRD Bangka itu sempat didiami para anggota dewan, namun entah bagaimana akhirnya rumah dinas itu ditinggalkan dan daripada kosong kemudian ditinggali para pegawai ASN Pemkab Bangka yang mendapatkan izin untuk menempatinya hingga saat ini.

"Rumah dinas di Kompleks Perumahan DPRD Kabupaten Bangka di Kelurahan Kenanga itu ditempati para ASN Pemkab Bangka secara gratis atau tanpa dikenakan biaya sewa namun mereka yang tinggal di rumah dinas itu harus mendapatkan izin dari Setda Bangka," ungkap Trisno.

Dijelaskan, saat ini Pemkab Bangka melalui DPPKAD tidak bisa memungut biaya sewa rumah dinas itu karena selama ini Pemkab Bangka tidak melakukan atau mengeluarkan biaya pemeliharaan terhadap rumah dinas itu.

"Jadi karena tidak ada imbal baliknya, sehingga untuk biaya perawatan rumah dinas tersebut dilakukan sendiri oleh para penghuni rumah dinas itu , kalau kita memungut biaya sewa maka Pemkab Bangka wajib melakukan perawatan terhadap rumah-rumah dinas itu," tukas Trisno.

Diungkapkannya persyaratan bagi para pegawai ASN yang bisa menempati rumah dinas itu harus memiliki surat izin atau surat penunjukan dari Setda Bangka untuk bisa menempati atau mendiami rumah dinas itu.

"Mungkin ke depan bila sudah memungkinkan bisa saja dikenakan biaya sewa bagi pegawai yang mendiami rumah dinas itu karena kita juga ke depan membutuhkan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah," jelas Trisno.

Terpisah Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka, Erry Gusnawan mengatakan rumah dinas di Kompleks Perumahan DPRD Kabupaten Bangka di Kelurahan Kenanga itu merupakan aset milik Pemkab Bangka yang terdata di Bagian Aset DPPKAD Kabupaten Bangka.

"Untuk kewenangan pemberian surat izin tinggal atau menempati rumah dinas disitu ada di Kabag Keuangan dan Aset Setda Bangka, memang dulu saya yang menjabat disitu tetapi sekarang ini bukan kewenangan saya lagi yang mengeluarkan surat izin tinggal di rumah dinas itu," jelas Erry.

(Bangkapos.com/Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved