Hampir Mustahil untuk Memberhentikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Kegaduhan ini diawali rencana diskusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Diskusi itu gagal dilaksanakan, karena panitia dan pembicaran

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo diperiksa suhu tubuhnya saat meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal (normal baru) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). Dalam tinjauan kali ini, Jokowi menyampaikan pengerahan TNI/Polri secara masif di titik-titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - 

Kegaduhan ini diawali rencana diskusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Diskusi itu gagal dilaksanakan, karena panitia dan pembicaranya menerima ancaman pembunuhan.

Padahal, semua ahli hukum tata negara memastikan, pemakzulan presiden adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi di Indonesia saat ini.

Apalagi, bagi Presiden Jokowi yang membangun koalisi besar di DPR.

Salah satu yang berpendapat seperti itu adalah pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, yang juga mantan wakil menteri hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kita pun dengan mekanisme sekarang lebih sulit bahkan hampir mustahil, kalau kita lihat tidak ada perubahan konfigurasi politik koalisi sekarang, untuk memberhentikan Presiden Jokowi,” kata Denny.

Pemerintahan Jokowi Aman

Denny menyampaikan pendapat itu dalam seminar daring “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi COVID-19.”

Seminar diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) pada Senin (1/6/2020).

Halaman
1234
Penulis: tidakada004
Editor: teddymalaka
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved