Breaking News:

Hampir Mustahil untuk Memberhentikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Kegaduhan ini diawali rencana diskusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Diskusi itu gagal dilaksanakan, karena panitia dan pembicaran

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo diperiksa suhu tubuhnya saat meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal (normal baru) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). Dalam tinjauan kali ini, Jokowi menyampaikan pengerahan TNI/Polri secara masif di titik-titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Denny memaparkan, salah satu ciri sistem presidensial adalah proses pemakzulan yang sulit.Namun, salah satu syarat sistem itu adalah adanya mekanisme pemakzulan. Karena itu, persoalan pemakzulan sebenarnya hal yang wajar dibicarakan.

“Sehingga Presiden seharusnya dan jajaran pemerintahan itu lebih nyaman lebih kenalkan tidak perlu khawatir dengan mudah dijatuhkan. Apalagi hanya melalui diskusi mahasiswa saja,” tambahnya.

Denny menjelaskan, UUD 1945 telah mengalami amandemen. Dalam soal pemakzulan, langkah pertama ada di DPR. Melihat koalisi pemerintah yang saat ini terbangun, sangat tidak mungkin DPR akan memproses upaya pemakzulan.

Langkah kedua, ada di Mahkamah Konstitusi. Melihat susunan majelis di MK, lanjut Denny, sudah bisa diperkirakan arah keputusan lembaga itu. Setelah itu, jika berlanjut prosesnya kembali ke DPR dan kemudian ke MPR.

Di seluruh lembaga itu, koalisi pemerintah memiliki kuasa penuh. Denny bahkan yakin, upaya pemakzulan sudah akan berhenti di tahap pertama.

Indonesia Belajar dari Sejarah

Pendapat Denny diperkuat oleh Aidul Fitriciada Azhari, pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Mahutama. Aidul menjelaskan, Indonesia pernah menerapkan demokrasi parlementer di masa lalu.

Ketika itu, pemerintahan mudah sekali jatuh. Usia pemerintahan rata-rata tak sampai dua tahun, kemudian berganti.

Belajar dari masa lalu, posisi Presiden di Indonesia saat ini sangat kuat, begitupun pemerintahan yang dijalankannya.

“Ketika kita memilih sistem presidensial, kita menghindari jatuh bangunnya pemerintahan. Pemerintahan yang tidak stabil, pemerintahan yang tidak efektif, pemerintahan yang rentan sekali. Dan sistem presidensial memungkinkan itu semua,” kata Aidul.

Halaman
1234
Penulis: tidakada004
Editor: teddymalaka
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved