Breaking News:

Advertorial

Era Bupati Markus, Laporan Keuangan Pemkab Bangka Barat 'Naik Kelas'

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2019 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

Ist
Bupati Bangka Barat Markus SH menyampaikan sambutan saat menerima opini WTP dari BPK Babel. 

BANGKAPOS.COM- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2019 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Opini tersebut di era kepemimpinan Bupati Markus SH 'naik kelas' atau lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir yang masih memperoleh stempel wajar dengan pengecualian (WDP).

Bupati Bangka Barat Markus SH mengatakan, perolehan opini WTP merupakan buah perbaikan kinerja di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

Bupati Markus didampingi Ketua DPRD Badri Syamsu menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemkab Bangka Barat.
Bupati Markus didampingi Ketua DPRD Badri Syamsu menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemkab Bangka Barat. (Ist)

"Dua tahun terakhir secara berturut-turut Pemkab Bangka Barat hanya mendapat opini WDP dari BPK. Maka setelah menjadi Bupati, saya bersama jajaran berkomitmen bahwa Pemda kita harus menunjukkan akuntabilitas kinerja keuangan menjadi makin baik. Dan setelah dua tahun menunggu sambil terus berbenah, kita bisa membuktikan komitmen itu dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun anggaran 2019," kata Markus, Jumat (12/6) petang.

Markus tak dapat menyembunyikan rasa gembiranya terhadap prestasi tersebut.

Prestasi WTP ini, kata bupati muda dan energik itu, merupakan sepak terjang dan kerja keras Pemkab Bangka Barat dalam menata dan mengelola administrasi keuangan termasuk aset daerah dengan baik, benar, sesuai aturan dan prosedur.

"Tentu kita gembira sekali. Segenap jajaran di Pemkab Bangka Barat juga senang dan bangga. Saya harap, rakyat Bangka Barat juga senang dan bangga karena ini prestasi untuk seluruh masyarakat di bumi sejiran setason," jelas Markus.

Pada kesempatan ini, Bupati Markus meminta agar opini WTP yang diraih Pemkab Bangka Barat tahun ini dipertahankan dan ditingkatkan.

"Berkat kerja keras semua tim akhirnya kita mendapatkan WTP. Maka tahun berikut dan seterusnya harus WTP juga bahkan ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja keras, dan adanya penilaian ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah," imbuhnya.

Senada disampaikan ketua DPRD H. Badri Syamsu. Dia berharap, capaian kinerja WTP untuk pemkab Bangka Barat terus dipertahankan di masa-masa mendatang.

Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Dr. Ida Farida mengapresiasi kesungguhan dan kerja keras Bupati Markus beserta tim dalam melakukan perbaikan dan menindaklanjuti permasalahan tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2020 ini bisa meraih opini WTP.

Ketua BPK RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ida Farida berpose bersama Bupati Markus SH dan Ketua DPRD Badri Syamsu SE sesaat usai penyerahan  LHP BPK atas LKPD Pemda Bangka Barat, Jumat (12/6) siang.
Ketua BPK RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ida Farida berpose bersama Bupati Markus SH dan Ketua DPRD Badri Syamsu SE sesaat usai penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemda Bangka Barat, Jumat (12/6) siang. (Ist)

"Terkait akun-akun pada BLUD RSUD Sejiran Setason yang menjadi pengecualian, sehingga tidak lagi ditemukan permasalahan signifikan yang mengganggu kewajaran Laporan Keuangan TA 2019. Untuk itu, BPK memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’. Selamat kepada Pemda Bangka Barat atas raihan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian’," kata Ida Farida dalam sambutan, Jumat siang di Pangkalpinang. (*)

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: Dedy Qurniawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved