Breaking News:

Info PNS

5 Langkah Percepatan Penyederhanaan Birokrasi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Fungsional

Sejak tahun 2019 lalu, pemerintah melakukan program penyetaraan program jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Saat ini usulan penyetaraan

Warta Kota/Henry Lopulalan
Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) usai membuka Rakernas Korpri 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/2/2019). 

BANGKAPOS.COM -- Sejak tahun 2019 lalu, pemerintah melakukan program penyetaraan program jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Saat ini usulan penyetaraan jabatan baru dilakukan di tingkat pusat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa penyetaraan jabatan hanya berlaku hingga 30 Juni 2020 namun hingga saat ini baru 57 instansi pusat yang mengajukan usulan penyetaraan jabatan.

“Kementerian dan lembaga yang mengusulkan penyetaraan jabatan hingga akhir Juni akan tetap diproses untuk surat rekomendasi dan proses pelantikan bisa dilakukan setelah bulan Juni dengan memanfaatkan kemudahan yang ada dalam Permen PANRB No. 28/2019,” jelas Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Kamis (11/6).

Jika ada instansi yang belum mengajukan usulan penyetaraan jabatan hingga akhir Juni 2020, bukan berarti tidak ada lagi pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Setelah program penyetaraan jabatan ini selesai, pengangkatan jabatan fungsional tetap dapat dilakukan melalui jalur inpassing atau pengangkatan perpindahan jabatan.

Dengan adanya Permen PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, terdapat simplifikasi dalam pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan diberikannya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB.

Sedangkan, jika melalui jalur inpassing atau perpindahan jabatan, maka terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang ingin beralih jabatan menjadi pejabat fungsional.

Penyetaraan jabatan ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi.

Karenanya, masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Joko Widodo.

“Perlu ditekankan bahwa penyetaraan jabatan ini belum merupakan kata akhir dari penyederhanaan birokrasi,” tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Teddy M (CC)
Editor: teddymalaka
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved