Breaking News:

HAKIM Bisa Berikan Hukuman Setimpal kepada Penyiram Novel Baswedan, Begini Kata Peneliti Advokasi

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Muhammad Tanziel Aziezi menilai, majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman setimpal

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ronny Bugis (kiri) dan Rahmat Kadir Mahulette (kanan), terdakwa penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (19/3/2020). 

BANGKAPOS.COM – Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Muhammad Tanziel Aziezi menilai, majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman setimpal kepada dua terdakwa penganiaya Novel Baswedan.

Menurut dia, majelis hakim dapat memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang tersaji selama persidangan, dan mengacu pada surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“KUHAP mengatur dasar hakim menjatuhkan putusan, yaitu surat dakwaan dan fakta di persidangan."

"Dasar penjatuhan hukuman bukan surat tuntutan."

"(Hakim) Dapat memutus berbeda dari surat tuntutan,” kata dia, pada sesi diskusi 'Objektivitas Tuntutan Jaksa dalam Kasus Penyerangan Novel Baswedan,' Sabtu (13/6/2020).

Saat penuntutan, jaksa menyebut Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Seperti yang diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan subsider. Mereka diancam pidana penjara selama satu tahun.

Pada pertimbangan tuntutan, jaksa mengatakan terdakwa tidak pernah memikirkan melakukan tindak penganiayaan berat, tetapi ingin memberi pelajaran namun berakibat di luar dugaan.

Upaya memberi pelajaran itu dilakukan, karena Novel Baswedan dinilai telah mengkhianati institusi Polri.

Dia menilai, pada saat membuat putusan, hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa.

Melainkan, kata dia, hakim merujuk pada surat dakwaan dan fakta-fakta di persidangan.

Sehingga, dia mengharapkan majelis hakim dapat memberikan hukuman maksimal.

Dia menuturkan, hakim harus mempertimbangkan pekerjaan terdakwa sebagai aparat kepolisian atau aparat penegak hukum, yang harus melindungi warga negara.

Sementara, korban adalah seorang penegak hukum yang pekerjaannya terganggu akibat penyiraman air keras yang dilakukan terdakwa.

Halaman
1234
Penulis: tidakada002
Editor: Edi Yusmanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved