Breaking News:

TUNTUTAN Jaksa Terkait Terdakwa Penyiram Novel Baswedan Bukan Akhir dari Hukuman Pidana

Merujuk Pasal 1 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Dua tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan, berinisial RM dan RB dibawa petugas untuk dilakukan penahanan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2019). Kuasa hukum terdakwa menilai 1 tahun tuntutan jaksa terhadap kliennya terlalu berat. 

BANGKAPOS.COM - Masyarakat menyoroti Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut hukuman pidana penjara selama satu tahun kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Sebagian masyarakat menilai upaya tuntutan tersebut tidak mencerminkan keadilan.

Hal ini, karena aksi penyerangan itu telah mengakibatkan Novel Baswedan kesulitan untuk melihat.

Praktisi Hukum, Aldo Joe, mengatakan tuntutan yang dilayangkan Jaksa bukan akhir hukuman pidana.

Merujuk Pasal 1 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang mengadili.

"Hakim yang diberi wewenang memutus suatu sanksi sesuai alat bukti dan keyakinan majelis hakim yang memeriksa perkara. Hakim dapat memutus secara bebas, seperti memutus lebih tinggi dari apa yang dituntut atau sebaliknya," kata dia, di diskusi virtual, Rabu (17/6/2020).

Sementara itu, kata dia, merujuk Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

"Di proses penanganan pidana, penetapan JPU ditentukan pimpinan pada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Agung sedangkan dalam penuntutan, dibentuklah tim JPU," kata dia.

Adapun mengenai tinggi rendahnya tuntutan merupakan keputusan tim Jaksa yang terdiri dari JPU Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri terkait sesuai porsi masing-masing, yang mana bukan keputusan salah satu anggota Jaksa.

Halaman
12
Editor: Edi Yusmanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved