Breaking News:

BPJS Kesehatan Apresiasi Komitmen Bupati Bangka Barat Markus Soal Implementasi Program JKN

BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang mengapresiasi komitmen dan kesungguhan Bupati Bangka Barat Markus SH

Ist
Bupati Bangka Barat Markus didampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial M. Soleh saat menggelar rapat bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkalpinang Angga Firdauzie. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang mengapresiasi komitmen dan kesungguhan Bupati Bangka Barat Markus SH dalam mendukung implementasi program jaminan kesehatan nasional (JKN) di daerah itu.

Demikian disampaikan Kepala BPJS Cabang Pangkalpinang Angga Firdauzie dalam rapat bersama Bupati Markus dengan agenda rekonsiliasi iuran pekerja penerima upah pemerintah daerah (PPU Pemda) sekaligus sosialisasi Perpres Nomor 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang jaminan kesehatan di OR 1, Kamis (18/6/2020) lalu.

“BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi atas komitmen bagus Bupati Markus terkait implementasi program JKN yang dibuktikan dengan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak pandemic virus corona sehingga terganggu kelancaran proses pembayaran iuran,” kata Angga Firdauzie didampingi Kepala BPJS Kabupaten Bangka Barat Anugrah Maha Putra di Muntok, Kamis siang.

Menurut Angga, BPJS Kesehatan akan terus bekerja sama dinas terkait di lingkungan Pemkab Bangka Barat dalam hal peningkatan kualitas peserta JKN, termasuk akan meriview validitas PBI APBD sehingga nanti masyarakat yang menerima PBI APBD benar-benar tepat sasaran.

Pihaknya juga kembali menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Markus untuk terus menjamin kesehatan warga dengan memastikan semakin banyak masyarakat tercover BPJS Kesehatan.

“Pak Bupati tahu persis bahwa tidak mungkin semua masyarakat tercover lewat PBI APBD. Sebab itu, kami juga apresiasi komitmen Pak Markus yang berniat menyampaikan usulan ke Kemensos untuk tambahan kuota PBI APBN bagi masyarakat Bangka Barat. Karena jika hanya dibebankan ke APBD akan sangat sulit sebab anggarannya terbatas,” imbuh Angga.

Sementara ditanya terkait kemungkinan bagi warga yang ingin beralih kelas dan iurannya dibayarkan Pemda, Angga memastikan hal tersebut bisa dilakukan tapi dengan syarat.

“Dalam MoU antara BPJS Pangkalpinang dengan Pemkab Bangka Barat, memang memungkinkan untuk pengalihan dari kepesertaan mandiri maupun pekerja penerima upah (PPU) tapi memang syaratnya harus kelas III. Bagi PPU yang kelas III bisa dialihkan langsung ke PBI hanya memang tidak serta merta menghapus kewajiban peserta tersebut. Jika suatu waktu Pemda menilai orang itu sudah mampu dan digantikan yang lain, maka dia wajib melunasi iurannya yang dulu. Hanya kalau yang awalnya peserta kelas I dan II tapi mau dibayarkan PBI APBD syaratnya harus turun kelas dulu. Tapi memang harus lebih selektif dengan verifikasi dan validasi agar tak salah sasaran,” tutup Angga.

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved