Breaking News:

Bupati Bangka Barat Markus Ingin Perangkat Desa Dijamin BPJS Kesehatan

Bupati Bangka Barat Markus SH terus berupaya menjamin kesehatan warganya tak terkecuali para kepala desa dan perangkatnya.

Ist
Bupati Bangka Barat Markus didampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial M. Soleh saat menggelar rapat bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkalpinang Angga Firdauzie. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bupati Bangka Barat Markus terus berupaya menjamin kesehatan warganya tak terkecuali para kepala desa dan perangkatnya.

Komitmen kepedulian Bupati Markus itu disampaikan dalam rapat terbatas dengan BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang di OR 1 Pemkab Bangka Barat, Kamis (18/6/2020).

Bupati Markus menjelaskan, rencana mendaftarkan para kepala desa dan perangkat desa ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan lewat program JKN-KIS akan membuat mereka tenang dalam menjalankan tugasnya di desa.

Suasana berlangsungnya rapat rekonsiliasi iuran pekerja penerima upah pemerintah daerah (PPU Pemda) sekaligus sosialisasi Perpres Nomor 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang jaminan kesehatan di OR 1 Setda Bangka Barat, Kamis (18/6/2020) lalu.
Suasana berlangsungnya rapat rekonsiliasi iuran pekerja penerima upah pemerintah daerah (PPU Pemda) sekaligus sosialisasi Perpres Nomor 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang jaminan kesehatan di OR 1 Setda Bangka Barat, Kamis (18/6/2020) lalu. (Ist)

"Kepala desa dan perangkat desa mempunyai hak untuk dapat terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dan terjamin kesehatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ini sebagai upaya kita meningkatkan pelayanan perangakat desa kepada masyarakat,” kata Markus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Angga Firdauzie menjelaskan, keinginan Bupati Markus sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Ini juga sesuai edaran Mendagri nomor 900/471/SJ tentang pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah pemerintah daerah. Nah, para Kades dan perangkatnya kan salah satu peserta PPU Pemda,” jelas Angga.

Lebih lanjut Angga merinci para Kades dan perangkat desa sebagai PPU Pemda, besaran iurannya juga sama yakni 5% dari gaji pokok dimana 4% ditanggung pemberi kerja (Pemda), dan 1% oleh pekerja bisa dianggarkan melalui APBDes.

“Di beberapa daerah di Indonesia memang para Kades dan perangkatnya sudah terdata sebagai PBI APBD. Bahkan ada daerah yang memang sudah langsung menurunkan iuran 5% tadi dibebankan ke APBDes. Jika Pemda Bangka Barat ingin para Kades dan perangkatnya dijamin BPJS Kesehatan nanti kita bicarakan lagi gimana baiknya,” terang Angga.

Angga tak lupa mengapresiasi Bupati Markus atas komitmen serta niat baiknya untuk menjamin kesehatan para Kades dan perangkat desa di Bumi Sejiran Setason.

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved