Breaking News:

Berita Sungailiat

Saksi Ahli Tak Datang, Sidang Perkara Tambang Ilegal di PN Sungailiat Ditunda

Perkara terdakwa Apin Kembang berkaitan dengan perkara yang divonis oleh PN Sungailiat, tahun 2018 atas nama Terpidana Heris Sunandar

Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy
Ilustrasi: Sidang di pengadilan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sidang perkara tambang timah ilegal terdakwa Handrian alias Apin Kembang yang digelar Selasa (23/6/2020) ditunda karena saksi ahli tidak datang ke persidangan di PN Sungailiat, Kabupaten Bangka

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Rizal Purwanto kepada Bangka Pos, Selasa (23/6/2020) memastikan, jadwal sidang berikutnya akan digelar Kamis (25/6/2020).

"Tadi sidang (agenda sidang) untuk keterangan ahli, tapi (saksi ahli -red) belum hadir sehingga sidang ditunda Kamis besok," kata Kasi Pidum Kejari Bangka, Rizal Purwanto kepada Bangka Pos, Selasa (23/6/2020).

Kasi Pidum Kejari Bangka, Rizal Purwanto, menyatakan, perkara Terdakwa Apin Kembang berkaitan dengan perkara yang divonis oleh PN Sungailiat, dua tahun silam, 2018 atas nama Terpidana Heris Sunandar.

Ketika itu Heris Sunandar diputuskan bersalah dan diganjar penjara selama tiga tahun karena terbukti menambang timah di Hawasan Hutan Produksi (HP) di Desa Cit Kecamatan Riausilip Bangka.

Heris Sunandar ketika itu ditangkap oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Sedangkan ketika penangkapan terjadi, Handrian alias Apin Kembang diduga melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap dan baru diadili Tahun 2020.

"Barang buktinya antara lain berupa dua unit alat berat eksavator, akan tetapi barang bukti tersebut sudah dilakukan pelelangan terkait putusan perkara sebelumnya (Perkara Terpidana Heris Sunandar -red) yang sudah inkracht (memiliki kekutaan hukum tetap -red," tambah Rizal.

Sementara itu Terdakwa Handrian alias Apin Kembang selain diduga terlibat dalam penambangan timah ilegal bersama Terpidana Heris Sundar, ia juga diduga merupakan penyandang dana (cukong), bersama seorang lainnya DS alias Amuk yang ketika itu ditetapkan oleh KLHK sebagai terduga pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Status DPO pada DS alias Amuk, Warga Sungailiat itu juga diperkuat Polri. Pada Tanggal 27 Maret 2019, Korwas PPNS Bareskim Polri telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang No: DPO/01/PPNS/III/2019/Bareskrim, yang ditandatangani Kabareskrim Polri Karokorwas PPNS, Brigjen Pol Nasib Simbolon.

Sedangkan terkait perkara Terdakwa Apin Kembang, JPU Kejari Bangka mendakwanya di persidangan pekan lalu menggunakan beberapa pasal. Dalam dakwaan JPU disebutkan, Apin diduga secara sengaja mendanai pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang UU RI Nomor 18 Tahun 2013. Pada pasal itu berbunyi setiap orang dilarang mendanai pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak kangsung.

Terdakwa Apin Kembang juga didakwa JPU mengunakan Pasal 94 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 19 huruf d Undang-Undang (UU) RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusakan hutan. Selain itu Apin Kembang juga didakwa menggunakan Pasal 89 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 Ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP ke 1 KUHP.

Terdakwa Apin Kembang diduga melakukan penambangan timah secara ilegal di hutan produksi bersama Terpidana Heris Sunandar, pada waktu tempat yang telah disebutkan tadi. Dalam dakwaan JPU juga diuraikan Pasal 98 Ayat 1 jo Pasal 19 huruf b UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

(bangkapos.com/ferylaskari)

Penulis: ferylaskari
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved