Begini Penjelasan Group Manager PT GPL Soal Tuntutan Demonstran Desa Mapur

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Groups Manager PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) Arif Budiono memberikan kalrifikasi seputar lima poin tuntutan demonstran ke perusahaan pabrik kelapa sawit ini, Rabu (24/6/2020).

Berikut penjelasan Arif Budiono kepada Bangka Pos seusai aksi demo warga Desa Mapur Kecamatan Riausilip Bangka di kantor pabrik tersebut..

"Hari ini kita terima aspirasi masyarakat (demontrans -red). Ada beberapa, di antaranya CSR. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi apabila saluran (aspirasi) selama ini yang tersumbat bisa kita selesaikan. Tetapi kita tak bisa menghalangi warga datang ke tempat kita," kata Arif membuka penjelasannya.

Tuntutan itu katanya akan dikomunikasikan lebih dulu dengan pihak Kantor Pusat PT GPL di Jakarta.

"Tapi secara umum dari tuntutan tadi, semua sudah berjalan lah (sudah terpenuhi sejak dulu -red). Hanya kemungkinan komunikasi dengan pihak warga belum tercapai. Makanya kami sepakat Hari Sabtu nanti jam delapan kita datang ke Balai Desa untuk menjelaskan satu persatu apa-apa yang menjadi tuntutan masyarakat Mapur ini," kata Arif.

Mengenai tuntutan pertama demonstran, yaitu masalah CSR atau kewajiban tanggung-jawab perusahaan pada masyarakat dijelaskan Arif.

Begitu pula tuntutan kedua agar perusahaan menjamin serapan tenaga kerja lokal.

"Perlu kami sampaikan bahwa di GPL ini sudah cukup banyak (mempekerjakan warga lokal -red), khususnya di BGE (bidang) sudah mencapai mecapai 40 persen. Sedangkan di pabrik kan tidak banyak karyawan kita, lebih kurang sampai 25 persen. Artinya serapan tenaga kerja (lokal) itu sudah kita konter (penuhi)," katanya.

Makanya, Arif berjanji saat pertemuan dengan warga di Balai Desa Mapur nanti, ia akan membeberkan data soal hal-hal yang sudah dilakukan perusahaan, selama ini.

"Sedangkan soal tuntutan ketiga adalah tentang stabilitas harga sawit. Harga sawit ini ditentukan oleh harga CPO (dunia). Jadi harga (TBS petani) yang kita beli itu berubah-ubah," katanya.

Di sisi lain, PT GPL memilki membuat pola kerjasama dengan delapan pihak atau perusahaan mitra, dalam hal mengelolah dan mengambil atau membeli buah (TBS) petani lokal.

Pada waktu tertentu, khususnya sore hari, PT GPL selalu memberi informasi soal patokan harga beli TBS kepada mitra yang bekerjasama dalam hal pembelian TBS petani yang dimaksud.

"Kalau informasi harga kita kasih tahu setiap sore, misal untuk harga besok kita kasih tahu hari ini," katanya.

Hanya saja Arif menduga, informasi ketetapan harga yang dipatok oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Propinsi Babel kemungkinan menjadi pemicu aapirasi warga karena dianggap menjadi acuan baku.

"Kemungkinan masyarakat demontran merasa harga (TBS) yang mereka beli lebih rendah dari harga Disbun. Padahal harga Disbun dipakai untuk harga kebun plasma. Kalau kita ikut harga Disbun, kadang kita nggak dapat buah. Sering kali harga Disbun lebih rendah dari harga yang kita berikan ke petani," katanya.

Sedangkan mengenai tuntutan demontran soal adanya jalur khusus mobil truk masuk pabrik, menurut Arif, juga diatur berdasarkan pola kemitraan.

"Bahwa kita punya ISH yaitu independent small holder. Untuk merangkul semua petani yang memiliki lahan legal untuk bekerjasama dengan kita, itu kita setifikasi, kita bina mereka. Nanti CPO yang keluar ada preminya, itu kembali kepada petani, masyarakat," katanya.

PT GPL punya cara untuk menarik minat petani agar bermitra dengan perubahan, yaitu melalui pemberian kemudahan, khususnya saat mengirim TBS ke pabrik CPO ini.

"Salah satunya adalah dengan diberikannya jalur khusus (kepada mitra), sehingga truk tidak perlu antri atau kalau antri satu banding tiga. Ini sudah berlaku," kata Arif menduga, para Pengepul Buah (TBS) Non Mitra juga minta adanya jalur khusus serupa.

Tuntutan terakhir soal adanya keterbukaan informasi, menurut Arif, itu juga sudah dilakukan oleh perusahaan pada konteks tertentu kepada masyarakat.

"Kita diminta terbuka informasi, kalau sifat akunting untuk level kita tidak sampai ke sana. Tetapi yang saya dengar tuntutam warga, masalah penerimaan tenaga kerja kalau bisa lebih terbuka dan itu sudah kita berlakukan," katanya

Sementara itu, jika pihak PT GPL merasa sudah memberikan hal terbaik bagi warga sekitarnya, namun bidak demikian menurut demontsran yang tergabung dalam Gapoktan, Karang Taruna dan Pengepul TBS di desa setempat.

Demonstran merasa aspirasi atau lima poin tuntutan itu, selama ini belum terpenuhi.

Kalaupun ada yang terpenuhi, itu tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan.

Oleh karenanya demosntan tersebut menggelar aksi demo dan meminta PT GPL, segera memenuhi tuntutan mereka.

Lima Poin Tuntutan

Lima poin tuntutan diserukan para demonstran ke PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) di Desa Mapur Kecamatan Riausilip Bangka.

Tuntutan itu disampaikan oleh gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Karang Taruna dan Pedagang Pengumpul Buah (Pengepul) di desa setempat.

Perusahaan perkebunan dan pabrik CPO ini diminta merealisasikan tuntutan yang disampaikan melalui aksi demo di kantor pabrik perusahan setempat, Rabu (24/6/2020).

Tuntutan pertama, masalah corporate social responsibility (CSR), yaitu kebijakan dan tangung jawab perusahaan pada masyarakat sekitar, khususnya Desa Mapur Kecamatan Riausilip Bangka.

Tuntutan kedua, agar perusahaan menjamin atau mengutamakan keberadaan tenaga kerja lokal.

Sementara tuntutan ketika, demonstran meminta adanya stabilitas harga beli tandan buah segar (TBS) dari kebun petani lokal yang dikirim melalui Pengepul.

Tuntutan ke empat, demonstran, khususnya kalangan Pengepul meminta agar perusahaan menyiapkan jalur lintas khusus kirim TBS untuk masuk ke Pabrik CPO.

Sedangkan tuntutan ke lima, perusahaan diminta transparan atau adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Koordinator Aksi Demo, Gilang Virginawan, yang juga Ketua Karang Taruna Desa Mapur diwawancarai di sela-sela aksi demo, Rabu (24/6/2020) mengaku sudah bertemu langsung dengan pihak Manajemen Pabrik PT GPL.

Dalam pertemuan tersebut katanya, pihak perusahaan ini berjanji akan mencari solusi setelah nanti dilakukan musyawarah dengan para petani atau Masyarakat Mapur, dalam waktu dekat.

"Bahwa nanti akan ada pembahasan lebih lanjut di Balai Desa Mapur. Nanti akan hadir pihak perusahaan (PT GPL) dan Pemdes Mapur. Pembahasan terkait poin-poin tuntutan itu. Jika tuntutan kami tidak diakomodir perusahaan maka komitmen warga adalah, akan membuat gerakan lebih lanjut, tentunya dalam jumlah aksi yang lebih besar lagi," kata Gilang.

Ancam Lakukan Aksi Lebih Besar

Ratusan orang demo di Desa Mapur Kecamatan Riausilip Bangka. Massa sebagian besar berasal dari kalangan petani dan kolektor atau pedagang pengumpul buah (TBS) kelapa sawit.

Mereka demo di sekitar areal Kantor Pabrik Pengolahan TBS-CPO Kelapa Sawit PT Gunung Pelawan Lestari (GPL), Rabu (24/6/2020) siang.

"Ada lima tuntutan kami. Pihak PT GPL berjanji mau melakukan pertemuan dengan warga di Balai Desa Mapur. Kalau tuntutan kami tak terpenuhi, kami bakal bikin aksi lebih besar lagi," kata Gilang Virginawan, Koordinator Aksi Demo, Rabu (24/6/2020).

Arif Budiono Group Manager PT GPL diwawancarai Bangkapos, Rabu (24/6/2020) mengakui adanya demo tersebut.

Rencananya beberapa hari ke depan, PT GPL bakal menemui Warga Desa Mapur untuk mencari solusi terbaik,

"Kita sepakat Hari Sabtu nanti kita bicarakan lagi sama warga," kata Arif Budiono.

Warga Gelar Demo di PT GPL

Konsentrasi massa terjadi di Desa Mapur Kecamatan Riausilip Bangka. Massa sebagian besar kalangan petani dan kolektor atau pedagang buah (TBS) kelapa sawit.

Rencananya mereka bakal menggelar aksi demo di Pabrik Pengolahan CPO Kelapa Sawit PT Gunung Pelawan Lestari (GPL), siang ini, Rabu (24/6/2020).

"Kami sudah berkumpul, kami bakal demo ke pabrik GPL. Kami protes karena perusahaan itu banyak mem-PHK warga lokal. Kami juga protes karena buah atau TBS sawit petani lokal yang kami jual ke pabrik banyak ditolak," kata Faizal, Warga Dusun Tuing Desa Mapur Kecamatan Riausilip Bangka, Rabu (24/6/2020).

Kepala Dusun (Kadus) Tuing Desa Mapur, Kurniawan saat  dikonfirmasi Bangka Pos, Rabu (24/6/2020)mengakui adanya konsentrasi massa tersebut di antaranya berasal dari Dusun Tuing. Namun Kadus tak dapat memberikan penjelasan lebih jauh soal aksi demo yang dimaksud.

"Benar pak, infonya bakal ada aksi damai dari Gapoktan dan Karang Taruna. Info yang saya dapat masalah penerimaan karyawan, CSR, bongkar angkut muatan. Yang jelas saya selaku Kadus atau perangkat desa, tidak boleh mengkordinir kegiatan aksi damai demo," kata Kurniawan.

Supri Askep/Humas PT GPL ketika  dikonfirmasi Bangka Pos, Rabu (24/6/2020 sekitar pukul 08.37 WIB melalui pesan WA, namun hingga berita ini diturunkan dia belum memberikan jawaban.

Sedangkan Kapolres Bangka AKBP Widi Haryawan didampingi Kabag Ops AKP Teguh Setiawan dikonfirmasi Bangka Pos, Rabu (25/6/2020) pagi mengaku sudah menerima laporan. "Kapolsek dan KBO Sabhara sudah di TKP," kata Widi. (Bangkapos.com/Fery Laskari)