Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Anggota DPRD Bangka Belitung Ini Terima Aduan ASN yang di Non Job Merasa Gelisah dan Terzolimi

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung baru saja melakukan mutasi jabatan secara besar-besaran, sebanyak 218 pejabat dilantik oleh Wakil Gubernur Babel

bangkapos.com / Muhammad Rizki
Anggota DPRD Babel, Algafry Rahman 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Pemerintah Provinsi Bangka Belitung baru saja melakukan mutasi jabatan secara besar-besaran, sebanyak 218 pejabat dilantik oleh Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah, pada Jumat (26/6/2020) lalu.

Selain itu ada jabatan administrator sebanyak enam orang dan pengawasan 20 orang, yang di non jobkan.

Sebanyak 26 orang yang non job ini, ada pegawai yang menyampaikan keluhanya ke anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Algafry Rahman.

Algafry, mengungkapkan aduan yang diterima dari ASN yang di non jobkan seperti merasa gelisah dan merasa terzolimi, terkait keputusan penonjobkan mereka.

"Tentunya mereka ingin ada sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya, tetapi ini akhirnya mereka merasa tanda kutip gelisah, menanyakan apakah salah saya kekurangan saya, karena mereka merasa non job ini adalah bentuk hukuman, bisa jadi kinerja sangat rendah, mereka merasa sedikit dizolimi buktinya menyampaikan ke DPRD, dan saya hanya menyampaikan bersabar," ungkap Algafry kepada Bangkapos.com, Minggu (28/6/2020).

Selain itu, kata Algafry apabila memang pegawai merasa ada kesalahan dalam melakukan non job terhadap pegawai ada jalur resmi yang bisa dilalui para pegawai di Pemerintah Provinsi Babel.

"Karena berkaitan mengacu pada aturan jangan gegabah, jangan mereka mengomontari kebijakan pimpinan mereka, tetap ada jalur dan kolidornya, kegelisahan pegawai yang diyakini sebagai ASN patriotik ada jalurnya, bisa melalui KSN atau memang di PTUN kan," jelas Algafry.

Politisi Golkar ini, menegaskan bahwa non job dalam suatu jabatan merupakan proses dinamika, sehingga sudah biasa terjadi di pemerintahan.

"Kalau menurut saya biasa. Tetapi non job itu ada alasan berdasarkan kewenangan kepala daerah, berdasarkan kewenangan dibatasi berdasarkan Undang-undang nomer 30 tahun 2014 ada mekanismenya," ungkapnya.

Dia mengatakan, untuk melakukan non job sebagai pegawai, perlu terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, atau peneguran, pemeriksaan, temuan, kalau terkajadj non job, kepala daerah diwakili Badan Kepegawaian harus memperjelas alasan kenapa ASN di non jobkan.

"Beda kalau ASN tersebut sudah terbukti misalnya ada tiga hal, pelanggaran seperti narkoba, radikalisme, korupsi, jangan mau dibela-bela kalau memang terbukti. Kalau non job secara paksa tanpa argumentasi yang jelas, itu adalah bentuk pelanggaran berdasarkan peraturan nomer 53 tahun 2010. Kalau pun ASN di copot dari jabatan itu merupakan hukuman berat bagi mereka,"jelasnya.

Dengan adanya problema ini, DPRD berencana akan merekomendasikan jadwal pada Bandan Musyawarah DPRD nantinya untuk menyikapi persoalan ini, untuk dibahas selanjutnya.

"Kita banmus selasa ini, tunggu hasil banmus apakah pimpinan merekomendasikan jadwal Banmus kita tunggu, apakah nanti memutuskan bagaimana menyikapi persolan ini," kata Algafry.]

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved