Breaking News:

PT BAA Digugat karena Dituding Timbulkan Bau Busuk, Ini Tanggapan Kuasa Hukum (VIDEO)

(VIDEO) PT BAA Digugat karena Dituding Timbulkan Bau Busuk, Ini Tanggapan Kuasa Hukum di Pengadilan Negeri Sungailiat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gugatan class action soal bau busuk menyebabkan polusi udara yang diduga ditimbulkan oleh pabrik ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri (PT BAA) telah bergulir di Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka. Gugatan itu pekan sebelumnya dilayangkan ke 'meja hijau' oleh kelompok mengatas-namakan warga Kenanga Sungailiat Bangka.

Kini, Senin (29/6/2020) giliran PT BAA, selaku pihak tergugat menyampaikan tanggapan atas gugatan yang dibacakan Zaidan dkk, selaku kuasa hukum penggugat pada sidang sebelumnya, pekan lalu. Sidang, Senin (29/6/2020) digelar di Ruang Sidang Utama PN Sungailiat, dipimpin Ketua Majelis Hakim, Fatimah didampingi Anggota, Dewi Sulistiarini dan Arief Kadarmo.

"Yang pertama bahwa kami anggap gugatan penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Mahkamah Agung, di antaranya legalstanding yang tidak sah.
Penggugat sebagai wakil kelompok tidak sah, tidak bertindak mewakili anggota kelompoknya yang jumlahnya banyak seperti disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung," kata Arifin Joshua Sitorus, Ketua Tim Kuasa Hukum Tergugat, PT BAA membacakan tanggapannya di persidangan terbuka untuk umum di PN Sungailiat, Senin (29/6/2020).

Tanggapan kedua disampaikan Arifin, bahwa penggugat tidak mewakili semua korban seperti yang pernah disebutkan oleh penggugat, yaitu mengatasnamakan masyarakat sebagai korban. Bau busuk yang dimaksudkan oleh pihak penggugat tak hanya menyebar di Kenanga, namun hingga ke beberapa daerah di Sungailiat.

"Seharusnya pengggugat juga mewakili warga Sungailiat lainnya, harusnya mewakili semua korban. Karena penggugat tidak mewakili semua kepentingan, sehingga (gugatan penggugat) harus ditolak, tidak dapat diterima (oleh PN Sungailiat -red)," kata Arifin meminta majelis hakim pengadilan setempat menggugurkan gugatan penggugat.

Dalam tanggapannya, Arifin juga menyinggung soal status atau profesi Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat, Zaidan. Zaidan selaku advokad menurutnya merangkap profesi sebagai Staf Gubernur Propinsi Babel yang dibayar menggunakan dana APBD. "Kuasa hukum penggugat tidak sah karena (Ketua Tim Kuasa Hukum), Doktor Zaidan merupakan Staf Gubernur Propinsi Babel. Itu bertentangan dengan kode etik advokad dan undang-undang. Zaidan nenerima gaji (honor) dari APBD, maka tidak sah, harus ditolak dan tidak diterima (gugatannya di pengadilan)," kata Arifin mengkritisi profesi Zaidan, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat, yang merangkap jabatan.

Tak hanya itu, Arifin menilai, enam orang wakil kelompok yang menggugat kliennya dianggap bukan bagian dari anggota kelompok yang dimaksud. Pada akhirnya kuasa hukum pihak tergugat menyebut gugatan penggugat class action ini tidak jelas atau kabur, apalagi penggugat menuntut adanya ganti rugi materil. Sedangkan jika memang terbukti pencemaran, maka bukan kerugian materi yang harus dibayarkan.

Arifin memastikan, selama ini PT BAA menjalankan operasional setelah mengantongi ijin dari pemerintah daerah sehingga tak ada alasan menutup usaha tergugat, PT BAA, seperti yang diiginkan pihak penggugat. Seandainya, jika memang harus muncul gugatan, dilayangkan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke PN Sungailiat. Oleh karenanya PN Sungailiat menurut Arifin, tidak berhak mengadili perkara ini, melainkan harus PTUN. "Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berhak, tapi harusnya PTUN," tegas Arifin.

Usai sidang Arifin Joshua Sitorus didampingi rekannya, Herman Sudrajad dari Kantor Otoritas, Kantor Hukum Anthoni R Tampubolon -Arifin Joshua Sitorus Partner, Jakarta menyebut bukti pencemaran udara yang dimaksud pihak penggugat, sulit dibuktikan. Sebaliknya Arifin merasa aneh karena pihak penggugat, ada yang diwakili oleh kalangan pegawai negeri sipil (PNS), status Warga Kenanga. Simak berita selanjutnya, komentar-hak jawab Kuasa Hukum Penggugat, Zaidan dkk.

Sementara itu, jika pihak tergugat, PT Bangka Asindo Agri (PT BAA) berusaha membela diri soal tudingan bau busuk limbah pabrik, namun sebaliknya Pihak Penggugat, Kelompok Masyarakat Kenanga Sungailiat, juga melakukan hal sama. Kelompok masyarakat selaku penggugat yang mengaku mewakili masyarakat tetap merasa dirugikan karena limbah busuk pabrik pengolahan ubi kasesa PT BAA menyebabkan polusi udara yang berkepanjangan di pemukiman warga.

Tak heran jika kemudian, pihak penggugat meminta PT BAA menghentikan aktifitas, sekaligus menutup usaha perusahaan tersebut. Imbasnya, tak hanya PT BAA yang digugat, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka juga jadi sasaran, selaku turut tergugat. Kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, dua pekan silam. Sidang ketiga digelar, Senin (29/6/2020) di PN Sungailiat, agenda tanggapan tergugat terkait gugatan penggugat.-- Baca komentar Kuasa Hukum PT BAA, Arifin Joshua Sitorus saat sidang di PN Sungailiat.

Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat, Zaidan ditemui Bangka Pos usai sidang di PN Sungailiat, Senin (29/6), memberikan balasan terkait pernyataan pihak lawan. Soal tanggapan kuasa hukum lawan, Arifin Joshua Sitorus yang memojokkan Kelompok Masyarakat Kenanga, menurut Zaidan merupakan hal yang biasa dalam sebuah persidangan atau proses hukum. "Oii...mereka (Arifin Joshua Sitorus dkk) kan pihak lawan. Jadi apa yang disampaikan pasti mereka menganggap mereka lah yang benar. Itu aja komentarnya," kata Zaidan si mantan polisi berpangkat perwira itu.

Soal pernyataan Kuasa Hukum Tergugat PT BAA, Arifin Joshua Sitorus yang mempertanyakan kenapa pihak penggugat justru ada yang berasal dari kalangan PNS? Zaidan tak memperdulikannya. "Makanya saya bilang tadi, itu kan menurut mereka (tergugat -red), sanggahan mereka, tapi nanti kan hakim lah yang memutuskan itu. Dia (Arifin Joshua Sitorus -red) mau ngomong apa aja, ya terserah, tidak ada persoalan," kata Zaidan didampingi puluhan warga Kenanga di Halaman Kantor PN Sungailiat, seraya memastikan pada saatnya dia mewakili penggugat akan memberikan tanggapan resmi di agenda persidangan berikutnya.

Sedangkan mengenai kritikan Arifin dkk di persidangan yang mengkritisi profesi Zaidan yang dianggap rangkap jabatan, ditanggapi Zaidan dalam nada suara agak meninggi seraya menebar ronah wajah memerah. "Owh.... saya kan sudah beracaranya (jadi pengacara -red) sudah dua tahun. Sudah pernah dilaporkan oleh....(maaf sensor menyebut nama seseorang -red) ke Pradi. Saya bukan staf ahli, tapi staf khusus. Yang tidak boleh itu pegawai negeri, TNI Polri yang tidak boleh (jadi staf khusus atau jadi pengacara -red)," tegas Zaidan memastikan profesinya sebagai advokad sekaligus Staf Khusus Gubernur Babel dilindungi aturan yang berlaku.

Sementara itu saat sidang, Senin (29/6/2020), Ketua Majelis Hakim PN Sungailiat, Fatimah menyatakan, bahwa tanggapan yang bacakan oleh Kuasa Hukum Tergugat PT BAA maupun turut tergugat, dianggap agak melenceng ke arah eksepsi alias tak fokus pada materi tanggapan. Namun demikian, Fatimah menghargai materi yang telah dibacakan oleh Kuasa Hukum Tergugat, Arifin Joshua dkk di persidangan. Fatimah menutup sidang dan menetapkan jadwal sidang selanjutnya, pekan depan di ruang sidang pengadilan yang sama. (bangkapos.com/ferylaskari) 

Penulis: ferylaskari
Editor: Tomi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved