Breaking News:

Berita Sungailiat

PT BAA Digugat Soal Bau Busuk, Begini Tanggapan Kuasa Hukum di Pengadilan Negeri Sungailiat

Gugatan class action soal bau busuk menyebabkan polusi udara yang diduga ditimbulkan oleh pabrik ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri (PT BAA)

bangkapos.com/Fery Laskari
Suasana sidang di Pengadilan Negeri Sungailiat, Senin (29/6/2020), perkara class action Kelompok Masyarakat Kenanga Sungailiat Bangka melawan PT BAA.(bangkapos.com/ferylaskari). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gugatan class action soal bau busuk menyebabkan polusi udara yang diduga ditimbulkan oleh pabrik ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri (PT BAA) telah bergulir di Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka.

Gugatan itu pekan sebelumnya dilayangkan ke meja hijau oleh kelompok mengatas-namakan warga Kenanga Sungailiat Bangka.

Kini Senin (29/6/2020) giliran PT BAA selaku pihak tergugat menyampaikan tanggapan atas gugatan yang dibacakan Zaidan, selaku kuasa hukum penggugat pada sidang sebelumnya pekan lalu.

"Yang pertama bahwa kami anggap gugatan penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Mahkamah Agung, di antaranya legalstanding yang tidak sah. Penggugat sebagai wakil kelompok tidak sah, tidak bertindak mewakili anggota kelompoknya yang jumlahnya banyak seperti disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung," kata Arifin Joshua Sitorus, Ketua Tim Kuasa Hukum Tergugat, PT BAA membacakan tanggapannya di persidangan terbuka untuk umum di PN Sungailiat, Senin (29/6/2020).

Tanggapan kedua disampaikan Arifin, bahwa penggugat tidak mewakili semua korban seperti yang pernah disebutkan oleh penggugat, yaitu mengatasnamakan masyarakat sebagai korban.

Bau busuk yang dimaksudkan oleh pihak penggugat tak hanya menyebar di Kenanga, namun hingga ke beberapa daerah di Sungailiat.

"Seharusnya penggugat juga mewakili warga Sungailiat lainnya, harusnya mewakili semua korban. Karena penggugat tidak mewakili semua kepentingan, sehingga (gugatan penggugat) harus ditolak, tidak dapat diterima (oleh PN Sungailiat -red)," kata Arifin meminta majelis hakim pengadilan setempat menggugurkan gugatan penggugat.

Arifin juga menyinggung soal status atau profesi Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat, Zaidan. Zaidan selaku advokad menurutnya merangkap profesi sebagai Staf Gubernur Provinsi Babel yang dibayar menggunakan dana APBD.

"Kuasa hukum penggugat tidak sah karena (Ketua Tim Kuasa Hukum), Doktor Zaidan merupakan Staf Gubernur Provinsi Babel. Itu bertentangan dengan kode etik advokad dan undang-undang. Zaidan nenerima gaji (honor) dari APBD, maka tidak sah, harus ditolak dan tidak diterima (gugatannya di pengadilan)," kata Arifin mengkritisi profesi Zaidan, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat yang merangkap jabatan.

Arifin menilai enam orang wakil kelompok yang menggugat kliennya diangagap bukan bagian dari anggota kelompok yang dimaksud.

Halaman
12
Penulis: ferylaskari
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved