Berita Pangkalpinang

Dinas Pendidikan di Babel Harus Cari Solusi Agar Seluruh Calon Peserta Didik Tertampung

Plt Kepala Dinas Pendidikan dengan berupaya akan mendistribusikan semua calon peserta didik agar bisa masuk sekolah tingkat SD maupun SMP

Foto Ist/Jumli
Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Plt Kepala Dinas Pendidikan dengan berupaya akan mendistribusikan semua calon peserta didik agar bisa masuk sekolah tingkat SD maupun SMP.

"Ini merupakan solusi yang sangat bijak untuk menjawab kekhawatiran dan kegelisahan serta pro-kontra para orangtua di Pangkalpinang tersebut. Para orangtua tidak perlu merasa khawatir, namun juga harus proaktif untuk menyampaikan informasi terkait anak-anaknya tersebut ke pihak sekolah atau Dinas Pendidikan," tutur Jumli, Selasa (30/6/2020).

Jumli mengatakan pemerintah di daerah baik provinsi, kabupaten dan kota seharusnya memang mesti proaktif mengambil langkah dan solusi bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah yang dituju.

Ia menuturkan langkah tersebut diambil jangan sampai anak-anak terpaksa tidak sekolah. Apalagi menurut dia di saat pandemi covid-19 saat ini yang secara ekonomi sudah terpuruk.

"Sesuai amanat undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan layak dan terjangkau. Sistem pendidikan di Babel ini diharapkan dapat berkembang lebih baik lagi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat," pungkasnya.

Jumli menyebut pihaknya masih kerap mendengar banyaknya kekhawatiran dan kegelisahan para orangtua bahkan pro kontra terkait sistem PPDB tahun tidak jauh berbeda permasalahan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Sepertinya sudah menjadi permasalahan klasik di negeri ini termasuk di Babel. Permasalahan klasik PPDB kali ini dihadapkan pula pada musibah pandemi covid-19," kata Jumli.

Menurutnya jika pemerintah daerah tidak proaktif mencari solusinya maka akan tetap berulang pada tahun-tahun mendatang.

Untuk itu dibutuhkan kecerdasan dan kejelian serta kompetensi seorang Kepala Dinas Pendidikan untuk berpikir keras agar dapat memenuhi amanah undang-undang tersebut. J

Kepala dinas tersebut harus banyak turun langsung ke lapangan agar tau dan paham pokok permasalahan yang sesungguhnya dialami oleh masyarakat, sehingga nantinya mengambil langkah-langkah solusinya.

"Tidak bakal ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah jika pihak dinas pendidikannya solutif," kata Jumli.

(bangkapos.com/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved