Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Bahas Regulasi Ekspor Timah, Komisi III DPRD Babel Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pihak PT Timah

Komisi III DPRD Bangka Belitung (Babel) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait regulasi ekspor timah dengan pihak PT Timah Tbk

Ist/PT Timah Tbk
Komisi III DPRD Bangka Belitung (Babel) saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait regulasi ekspor timah dengan pihak PT Timah Tbk, Kamis (2/7/2020) di Kantor PT Timah Tbk 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Komisi III DPRD Bangka Belitung (Babel)  melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait regulasi ekspor timah dengan pihak PT Timah Tbk, Kamis (2/7/2020) di Kantor PT Timah Tbk.

Kepala Bagian Komunikasi PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan kunjungan dan audiensi berjalan baik.

"Komisi III melaksanakan kunjungan dan berudiensi dengan managemen PT Timah, suasana audiensi berjalan baik, kita menyampaikan apa saja kontribusi perusahan terhadap Bangka Belitung disampaikan detail oleh pak dirut," jelas Anggi usai RDP di kantor PT Timah Tbk ditemui awak media, Kamis (2/7/2020).

Lebih lanjut, ia menyebutkan dalam audiensi tersebut DPRD Babel akan mendukung rencana perusahaan ke depan.

"Sinergitas ini yang selalu kita inginkan untuk meningkatkan kontribusi dan sinergitas perusahan terhadap daerah," kata Anggi.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya saat mendampingi Komisi III DPRD Babel mengatakan tujuan RDP ini untuk mempertegas terkait polemik ekspor timah baru-baru uni.

Dari informasi yang diperoleh pihak DPRD terkait terbitnya Rencana Kegiatan dan Anggaran Belanja (RKAB) beberapa smelter, bahwa ada tiga smelter swasta yang tidak melengkapi syarat sesuai aturan.

"Karena kesan yang terjadi PT Timah seakan-akan melarang, setelah dipaparkan tadi ternyata ada dasar hukum dan bahkan perpresnya dalam hal ini untuk menjaga aset-aset vital, termasuk PT Timah sendiri," kata Didit.

"Kedua kita melihat dari pemaparan direktur tadi ada peningkatan pajak yang luarbiasa setelah adanya sebuah kebijakan yang yang dikeluarkan oleh permen ESDM ini, ada 5 permen yang dikeluarkan. Tidak ada larangan ekspor timah asal para eksportir bisa memenuhi unsur hukum," jelasnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Babel, Rina Tarol berharap semua perusahaan bisa ekspor tetapi penuhi semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kalau sampai ada indikasi ekspor keluar tanpa CPI (Competent Person Indonesia), itu tidak boleh itu artinya mereka ilegal. Kami akan dukung PT Timah karena mereka BUMN yang berkontribusi terhadap perekonomian Bangka Belitung," tegas Rina.

Ia mengatakan langkah yang diambil kedepannya pihak DPRD akan meminta penjelasan terkait dugaan pelanggaran tersebut kepada pihak Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

 (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved