Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Dinas PUPR Usullkan Revisi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Ini Tanggapan Sekda Babel

Tidak boleh mengakui atau menguasai kawasan hutan yang bukan miliknya kalau tidak mau bersentuhan dengan hukum

Bangkapos/Riki Pratama
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bangka Belitung, melakukan kegiatan singkronisasi usulan perubahan kawasan hutan Kabupaten se Provinsi Babel, pada Kamis (2/7/2020) di kantor PUPR.

Dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto, menyampaikan
terkait usulan-usulan revisi izin pemanfaatan kawasan hutan jangan hanya sekadar mengusulkan.

"Tetapi harus melihat sejauh mana manfaat dari usulan tersebut untuk kepentingan masyarakat di daerah maupun untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah masing-masing,"kata Sekda Kepada wartawan, Kamis (2/7/2020) di kantor PUPR.

Dia menambahkan, tidak boleh mengakui atau menguasai kawasan hutan yang bukan miliknya kalau tidak mau bersentuhan dengan hukum

"Menjualnya membeli dari siapa perlu diawasi, pemerintah bersama masyarakat perlu sama-sama, jangan mengakui kalau bukan haknya,"ujarnya.

Selain itu, Sekda juga menyampaikan terkait usulan diharapkan jangan ada konotasi memberikan keuntungan kepada sekelompok orang atau segelintir orang saja.

"Saya berharap tidak ada unsur untuk kepentingan dan keuntungan sejenak, tapi usulan-usulan ini untuk kepentingan jangka panjang dan memberikan manfaat untuk semua orang,"harapnya.

Sekda menegaskan, terkait dengan pengajuan usulan revisi pemanfaatan kawasan hutan, arahan terkait pertimbangan dasar hukum atas pemanfaatan kawasan hutan untuk diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan.

“Menyangkut terkait revisi ini saya sampaikan di awal pasti ini akan bersinggungan dengan aturan hukum Untuk itu, kita harus lihat usulan-usulan yang disampaikan nanti agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang telah ada, misalkan apakah usulan revisi ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada,”tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Babel, Noviar Ishak, mengatakan, dengan pengajuan singkronisasi ini untuk melakukan revisi terkait apa yang menjadi kebutuhan Kabupaten terkait perubahan RT/RW.

"Bersama Pemerintah provinsi mengajukan revisi untuk beberapa perubahan, melakukan konsultasi dengam Kabupaten/Kota mana di lepas dan di alihkan untuk revisi RT/RW,. Peruntukan bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan agar lebih banyak,"ungkapnya

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved