Breaking News:

Aksi Damai Tolak RUU HIP

Wakil DPRD Terima Aksi FMBB dan Bakal Ditindaklanjuti ke DPR RI

Amri Cahyadi mengatakan menanggapi dan akan ditindaklanjuti ke DPR RI tentang penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Bangkapos.com/Yuranda
Poin penolakan penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang sudah di tanda tangan, Jumat (3/7/2020) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Amri Cahyadi mengatakan menanggapi dan akan ditindaklanjuti ke DPR RI tentang penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Aksi damai yang dilakukan oleh Front Melayu Babel Bersatu (FMBB) di depan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (3/7/2020).

"Insya Allah kami akan tindaklanjuti, tadi sudah saya perintahkan kepada sekwan segera pemintakan segera buat rekomendasi DPRD untuk melanjutkan aspirasi ini ke DPRI dan segera kami sampaikan secara langsung, khususnya ke Baleg, karena RUU nya masih di sana," ujar Amri Cahyadi, Jumat (3/7/2020) di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara Juru Bicara Front Melayu Babel Bersatu, M Kamal Abdurasid mengatakan aksi mereka di terima dengan baik dan ingin menyampaikan aspirasi mereka ke pusat.

Dalam aksi mereka ini, lanjutnya ada lima poin penolakan satu Menolak RUU HIP dan menuntut penghentian pembahasannya.

Kedua mendukung penuh maklumat MUI Pusat tentang penolakan RUU HIP. Ketiga Menolak kriminalisasi ulama dan tokoh yang kritis terhadap pemerintah.

Keempat menyerukan semua elemen bangsa untuk berjuang bersama melawan kebangkitan Komunisme, Leninisme dan Marxisme.

Kelima Mendesak DPRD Provinsi Babel untuk mengeluarkan sikap resmi menolak RUU HIP.

"Alhamdulillah dari sekian banyak Fraksi, mereka mengatakan untuk menyampaikan aspirasi ini ke Pusat, dan mereka membuktikan dengan beberapa fraksi tanda tangan, ini sebagai bukti keseriusan mereka bukan secara lisan tapi tanda tangan," kata M Kamal setelah melakukan mediasi dengan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Katanya mereka sudah tanda tangan berarti sudah siap untuk dituntut kembali apabila belum disampaikan ke pusat, berarti mereka bertanggung jawab sebagai DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Pertemuan antara Anggota DPRD dengan Front Melayu Babel Bersatu diakhiri dengan menyeragan poin tuntutan yang sudah di tandatangan oleh beberapa Fraksi di Ruang Rapat Badan Musyawarah, di Kantor DPRD Babel.

(Bangkapos.com/Yuranda)

Penulis: Yuranda
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved