Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Dindikbud Pangkalpinang Harus Akomodir Siswa Tak Tertampung di Sistem PPDB

Solusi yang harus diambil pemerintah melalui dinas pendidikan dan sekolah terkait agar bisa terakomodir dan memiliki legalitas

Penulis: | Editor: Hendra
Ist/dok. Jumli
Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaludin 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin mengatakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tetap mengakomodir dan mendistribusikan semua anak-anak agar bisa masuk sekolah SD maupun SMP harus didukung oleh semua pihak.

Dia menuturkan, solusi yang akan diambil bagi anak-anak tersebut betul-betul dapat menghapus kekhawatiran dan kegelisahan orangtua bahkan pro-kontra sistem PPDB tahun ini.

"Sistem aplikasi online bukan berarti sudah 100 persen akurat atau valid karena aplikasi tergantung data yang dimasukkan kedalam aplikasi. Bukan hal mustahil tidak terjadi potensi human error, ataupun data-data yang diberikan adalah betul-betul valid atau objektif. Legalitas kebijakan solusi tersebut betul-betul bisa terjamin, agar dikemudian hari tidak memunculkan potensi pro-kontra para orang tua atau kalangan masyarakat. Apalagi potensi terjadinya bully di sekolah," tutur Jumli, Senin (6/7/2020).

Dia menyebut, yang terpenting dari sistem tersebut harus diperhatikan yakni banyaknya kelemahan-kelemahan terjadi, begitu pun masih banyaknya anak-anak yang dirugikan.

Jumli menuturkan,solusi yang harus diambil pemerintah melalui dinas pendidikan dan sekolah terkait agar bisa terakomodir dan memiliki legalitas sehingga tidak mengganggu psikologis anak dan orangtua serta publik.

Dia mengatakan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau. Setiap anak pun berhak untuk bersekolah serta tanpa adanya diskriminasi.

Maka sudah menjadi tugas negara untuk menjamin pendidikan tersebut melalui eksekutif, legislatif maupun kalangan masyarakat.

"Saya berharap pihak pemerintah kota melalui Plt Kepala Dinas Pendidikannya bisa mengakomodir anak-anak yang belum tertampung, agar mereka tetap bisa sekolah dengan tanpa ada perbedaan," katanya.

(Bangkapos.com/Irakurniati)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved